Kepala Sekolah SMAN 65 Jakarta Barat kaget dengan harga Uninterruptable Power Supply (UPS) yang diterima sekolahnya. Dia senang alat itu berguna, namun tak menyangka harganya mencapai Rp 5,8 miliar.

Panitia angket DPRD DKI akan membeberkan perkembangan investigasi APBD DKI 2015. Setelah NasDem DKI mencabut angketnya, kini para panitia lainnya bersiap menyampaikan pandangannya.

Fraksi NasDem di DPRD DKI menarik diri dari hak angket terhadap Ahok. Mengetahui hal ini, Ahok pun menanggapi positif.

Ada 49 perusahaan pemenang tender Uninterruptible Power Supply (UPS) di DKI Jakarta pada tahun 2014 lalu. Salah satu perusahaan itu adalah PT Multi Langgeng yang memenangkan tender pengadaan UPS untuk SMAN 96.

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, menyatakan sikap partainya di Kebon Sirih yang mencabut hak angket bukan berarti mendukung Ahok. Namun karena institusi penegak hukum telah melakukan investigasi.

Pihak DPRD DKI menyebut buku Trilogi Ahok sebesar Rp 30 miliar dalam APBD 2015 diajukan oleh pihak eksekutif. Namun Kadisdik DKI Arie Budiman membantahnya.

Tak hanya untuk sekolah, rupanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta juga mengusulkan pengadaan uniterruptible power supply (UPS) untuk sejumlah kelurahan dan kecamatan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta tak hanya mengusulkan pengadaan buku Trilogi Ahok dan Uninterruptable Power Supply (UPS) untuk sejumlah sekolahan di Ibu Kota.

DPP Partai NasDem memerintahkan fraksinya di DPRD DKI menghentikan penggunaan hak angket untuk Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok). Menyambut instruksi itu, Fraksi NasDem DPRD DKI patuh.

Mantan Kadisdik DKI Jakarta Lasro Marbun angkat bicara soal anggaran penerbitan buku Trilogi Ahok Rp 30 miliar dalam APBD 2015 versi DPRD. Ia menegaskan tidak pernah ada pembahasan itu di anggaran Dinas Pendidikan selama dirinya masih menjabat.