“Ini tipikal korupsi politik, pasti ada politisi lain yang terlibat di Senayan."

Pungutan liar di KUA yang meresahkan pasangan yang akan menikah harus segera diselesaikan. Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS, Nasir Jamil meminta Kemenag serius mengatasi masalah pungli ini.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung adanya nikah massal sebagai solusi mengurangi pungli.

Irjen Kemenag M Jasin mengatakan pungli paling besar yang terjadi di KUA terkait dengan penghulu pernikahan, yang jika dikalkulasi bisa capai Rp 1,2 triliun pertahun. Namun Wakil Ketua Komisi VIII Hasrul Azwar mengatakan bila KUA seringkali menikahkan orang di hari libur, jadi wajar bila dikasih uang.

Beberapa politikus Senayan tahun ini kembali terjerat kasus hukum, khususnya korupsi. Berdasarkan catatan detikcom, paling tidak ada empat anggota DPR yang terjerat dan terkait kasus hukum sepanjang tahun 2012.

Maraknya kasus bakso oplosan daging babi belakangan ini meresahkan masyarakat. Untuk menertibkan hal itu, FPKS mendorong DPR segera mengesahkan RUU Jaminan Produl Halal yang saat ini sedang dibahas.

KPK menanggil Affandi Mochtar, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Dia akan diperiksa sebagai saksi terkait proyek IT laboratorium komputer dan pengadaan Alquran.

KPK terus melengkapi berkas penyidikan kasus dugaan korupsi pembahasan anggaran pengadaan Al-Quran. Hari ini penyidik memanggil anggota dewan bernama Ary Witjaksono. 

DPRD Garut harus berani mengambil sikap tegas terhadap Bupati Garut Aceng HM Fikri yang terlibat skandal nikah kilat dengan Fany Octora (18). Tuntutan masyarakat Garut agar Aceng dilengserkan harus diperhatikan.

Anggota Komisi VIII DPR dari FPD Inggrid Kansil mengecam pernikahan 4 hari Bupati Garut Aceng HM Fikri dengan Fany Oktora (18). Tindakan Bupati Aceng dianggap kekerasan terhadap perempuan dan harus diproses hukum.