Rizal Ramli akan mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk pasal 160 KUHP yang menjerat dirinya sebagai tersangka pada kasus kerusuhan 24 Juni pada Selasa 27 Januari 2009.

Anggota Komisi III dari PDIP Pataniari Siahaan yang dikabarkan mendaftar hakim MK pengganti Jimly Ashiddiqie, mengaku tidak mendaftar. Pataniari mengaku tidak cocok menjadi hakim.

Sanksi pencabutan izin media massa cetak jika ada pelanggaran dalam iklan kampanye di UU Pemilu digugat. Sejak era eformasi, tak ada lagi izin untuk mendirikan media massa, yang ada hanya badan hukum.

Pemohon uji materi UU 10/2008, yang terdiri dari 10 partai politik (parpol), meminta satu partai lagi dimasukkan dalam jajaran pemohon. Hakim menilai pemohon tidak usah terlalu banyak, asal dalil yang diajukan kuat.

Untuk menjaga netralitas dalam judicial review UU Pemilu terkait Parliamentary Threshold, Hakim MK yang berasal dari DPR diminta sebagian kalangan untuk tidak turut serta dalam proses pengujiannya. Ketua MK Mahfud MD menilai hal tersebut sebagai kecurigaan yang berlebihan

Asosiasi penyedia konten (IMOCA) bakal melakukan sosialisasi demi meraih dukungan guna menolak aturan SMS premium yang baru. Pengajuan uji materi ke Mahkamah Konstitusi pun akan mereka tempuh.

Sepuluh partai politik bersama YLHBI secara resmi menyerahkan berkas pemohonan uji materi terhadap UU No 10/2008 tentang Pemilu, utamanya pasal tentang Parliamentary Threshold 2,5%, ke Mahkamah Konstitusi.

YLBHI dan 10 parpol akan mengajukan berkas permohonan uji materi UU No 10/2008 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (14/1/2009) besok.

YLBHI bersama 10 parpol akan mengajukan berkas permohonan uji materi (judicial review) UU No 10/2008 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Uji materi UU Pilpres oleh capres independen bertujuan agar setiap orang bisa maju menjadi presiden tanpa melalui partai politik. Namun DPR menilai hanya partai politik yang dapat mengajukan calon presidennya dalam pemilu.