Panitia Kerja RUU Tipikor menyetujui beberapa persyaratan menjadi hakim ad hoc dan hakim karir. Salah satu syaratnya, hakim pengadilan tipikor harus melewati tahap sertifikasi dari Mahkamah Agung (MA).

Di luar jadwal resmi, Menkeu Sri Mulyani pagi ini mendadak menemui Presiden SBY. Pertemuan tersebut berlangsung kurang lebih satu jam di Istana Negara. Membahas bailout Bank Century?

Panja RUU Pengadilan Tipikor menyepakati dibentuknya pengadilan Tipikor di 33 provinsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menyambut baik hal ini.

Pembentukan Pengadilan Tipikor di 33 provinsi dinilai terlalu dini. Masih banyak perangkat yang harus disiapkan. Sebagai langkah awal, Pengadilan antikorupsi tersebut sebaiknya di 5 provinsi saja.

Pembahasan RUU Tipikor diwarnai perdebatan sengit. Salah satu pokok perdebatan adalah boleh tidaknya hakim Tipikor mengadili kasus selain perkara korupsi.

Panja RUU Pengadilan Tipikor menyepakati pembentukan pengadilan di 33 Provinsi. Jumlah SDM di KPK menjadi kendala terbesar mewujudkan kesepakatan itu.

Kesepakatan Panitia Kerja (Panja) DPR RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) tentang pembentukan pengadilan di 33 Provinsi dinilai akan menimbulkan masalah. Masalah yang utama adalah sulitnya mencari hakim berkualitas.

Disepakatinya pembentukan pengadilan tipikor di 33 ibukota provinsi bukan berarti tanpa masalah. Persiapan pembentukan institusi pengadilan yang memakan waktu lama juga akan berdampak pada sulitnya implementasi di lapangan.

Panja DPR RUU Pengadilan Tipikor menyepakati pembentukan Pengadilan Tipikor di 33 ibukota provinsi di Indonesia. Hal ini menjadi sebuah konsekuensi logis dari dibentuknya suatu institusi pengadilan tipikor.

Koalisi Penyelamat Pemberantasan Korupsi mendesak DPR untuk segera menyelesaikan pembahasan RUU Pengadilan Tipikor. Alasannya, pemberantasan korupsi melalui pengadilan umum justru dianggap telah membebaskan para pelakunya.