Enam fraksi benar-benar tak mau meyambut kehadiran pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah di DPR.  Mereka mengusulkan agar rapat tersebut ditunda. Rapat akhirnya diskors.

Keputusan internal Komisi III DPR menolak kehadiran Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah bukan langkah hukum melainkan tindakan politik. Bahkan merupakan tindakan politik yang tergolong bagus dan karenanya tidak perlu dipermasalahkan lebih lanjut.

Komisi III DPR mengakui keputusan menolak kehadiran Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah tidak dilandasi pada pertimbangan hukum. Melainkan hanya landasan etika moralitas belaka.

"Kesimpulan kemarin itu masih bisa dirubah. Nah kalau dirubah dalam arti penolakan dicabut, RDP tetap bisa berlanjutkan," ujar Ketua Komisi III DPR, Benny Kabul Harman.

Status deponeering Bibit S Riyanto dan Chandra Hamzah dipermasalahkan Komisi III DPR. Karena dianggap tersangka, keduanya ditolak mengikuti rapat. Jaksa Agung Basrief Arief menegaskan, deponeering menghapuskan status tersangka.

Anda belum bisa memahami dalil sebagian anggota Komisi III DPR menolak Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah menghadiri rapat bersama Pimpinan KPK? Tak perlu minder.

Keputusan Pimpinan KPK tidak memenuhi undangan rapat dari Komisi III DPR didukung 'senior'-nya, Erry Riyana Harjapamengkas. Erry menilai keputusan itu sebagai keteguhan mematuhi hukum dan menjaga independensi KPK.

KPK tidak hadir dalam rapat dengan Komisi III DPR dengan alasan ada pertemuan dengan Kapolri dan Jaksa Agung. Komisi III kemudian menggelar rapat internal untuk menyikapi ketidakhadiran KPK.

Keputusan Komisi III DPR menolak kehadiran 2 pimpinan KPK Bibit dan Chandra dianggap sebagai bukti rapuhnya bangunan Setgab koalisi. Sebab, hanya tiga fraksi anggota koalisi yakni PD, PAN, dan PKB yang menolak keputusan kontroversial itu.

Wakil Ketua DPR RI Tjatur Sapto Edy menilai status tersangka Bibit-Chandra akan hilang seiring dikeluarkannya deponeering atas kasus kedua pimpinan KPK ini. Karenanya, Komisi III DPR tidak berhak menolak kehadiran Bibit-Chandra ke DPR.