Polemik APBD DKI bikin program-program untuk masyarakat termasuk kebutuhan anak-anak menjadi tersendat.

Gubernur DKI Basuki T Purnama membeberkan adanya anggaran siluman dalam APBD 2014 yang ditujukan untuk pengadaan UPS dengan harga miliaran. Salah satu sekolah yang menerima yakni SMKN 27 Jakarta Pusat.

Selain untuk Dinas Pendidikan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga mengisi anggaran untuk sejumlah satuan kerja perangkat daerah. Antara lain DPRD juga membuat anggaran untuk Dinas Perumahan.

Kemendagri siap menjadi mediator untuk meredakan kisruh APBD antara Ahok dan anggota DPRD DKI Jakarta. Ahok menanggapi dingin rencana tersebut.

Panitia hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta siang ini mendatangi Kementerian Dalam Negeri di jalan Merdeka Utara, Jakarta.

Sumitomo Corporation bersama Nippon Sharyo dipercaya menjadi pihak yang memasok kereta api untuk moda transportasi MRT Jakarta.

DPRD DKI memakai Razman Nasution yang juga pengacara Komjen Budi Gunawan (BG) melawan Gubernur Basuki T Purnama atau Ahok. DPRD DKI akan melaporkan Ahok ke Bareskrim Polri. 

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta sedang mengaudit pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) di puluhan sekolah berdasarkan APBD 2014 dengan nilai yang sangat fantastis. Tak hanya meminta keterangan dari pemenang tender, BPKP juga memanggil pihak sekolah yang telah dikirimi UPS.

DPP NasDem telah memerintahkan partainya untuk menarik hak angket terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok). Akan tetapi, anggota Fraksi NasDem di DPRD DKI Inggard Joshua memilih membangkang dari perintah tersebut. Apa alasannya?

Permasalahan 'dana siluman' antara DPRD dan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama mau tak mau melibatkan institusi lain. Gubernur Ahok menugaskan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta mengaudit pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) di puluhan sekolah berdasarkan APBD 2014 yang nilainya sangat fantastis. BPKP pun bekerja sama dengan pihak kepolisian.