Capres PDIP Megawati Soekarnoputri direncanakan akan menghadiri sidang perdana gugatan hasil pilpres Tim  Mega-Prabowo kepada KPU di Mahkamah Konstitusi (MK) siang ini.

Tim Mega-Prabowo dicecar 36 pertanyaan seputar dana kampanye oleh Bawaslu. Salah satunya, seputar 9 penyumbang dana yang dianggap tidak wajar.

ICW mendesak Dirjen Pajak untuk menyelidiki lebih lanjut para penyumbang dana kampanye pilpres 2009, karena sebagian adalah perusahaan yang memiliki tunggakan pajak besar.

Tim Mega-Prabowo memenuhi panggilan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran dana kampanye yang dilaporkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) pada Senin 27 Juli 2009 lalu.

Ketua tim advokasi Mega-Prabowo, Gayus Lumbuun, membeberkan bukti-bukti keberpihakan KPU kepada pasangan SBY-Boediono. KPU bahkan dituding merencanakan kemenangan SBY.

Dari 3 pasangan capres-cawapres, hanya pasangan SBY-Boediono yang tidak menggugat hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk menghadapi gugatan dari 2 pasangan lainnya, KPU tidak menutup kemungkinan bekerja sama dengan tim SBY-Boediono.

Pasangan Mega-Prabowo dan JK-Wiranto menolak mengakui hasil Pilpres 2009 yang KPU tetapkan. Mereka meminta pemilu ulang. Kubu SBY-Boediono pun menertawakannya.

Meski berbeda pendapat soal putusan MA terkait pembatalan penghitungan kursi tahap dua, hubungan antara PDIP dan Partai Gerindra tetap baik-baik saja.

Pasangan Mega-Prabowo lewat kuasa hukumnya meminta MK untuk membatalkan hasil Pilpres 2009. Pasangan nomor urut 1 ini  juga meminta mahkamah memerintahkan KPU untuk mengulang pelaksanaan pilpres di seluruh provinsi.

Kisruh DPT Pilpres 2009 menjadi salah satu bukti utama bagi pasangan Mega-Prabowo untuk melakukan gugatan hasil di MK. Kuasa Hukum Mega-Prabowo menyatakan Pilpres 2009 adalah Pilpres tanpa DPT.