Isu pelemahan KPK lewat RUU KUHAP menguat. Mulai dari kewenangan penyelidikan hingga penyadapan diusik. KPK sudah tegas menolak soal revisi UU KUHAP itu. 

"Jangan sampai dalam pembahasan itu ada conflict of interest," kata ketua KPK, Abraham Samad.

KPK telah melayangkan surat kepada Presiden dan pimpinan DPR untuk meminta agar pembahasan RUU KUHAP ditunda. Pihak KPK memiliki alasan yang sangat kuat untuk mengajukan penundaan tersebut.

KPK telah mengirimkan surat kepada pemerintah dan DPR agar pembahasan tentang RUU KUHAP dan KUHP ditarik. Surat tersebut hari ini sudah diketahui DPR dan pemerintah. Apa sikap pemerintah?

KPK mengirimkan surat kepada pemerintah dan DPR agar RUU KUHP dan RUU KUHAP ditarik kembali. Tapi meski telah disurati, DPR tetap saja melanjutkan pembahasan RUU tersebut.

DPR telah menerima surat dari KPK tentang sikap KPK atas pembahasan RUU KUHP dan KUHAP. KPK meminta DPR menunda pembahasan kedua rancangan undang-undang tersebut. 

KPK langsung menindak lanjuti soal pembahasan RUU KUHAP yang terkesan dipaksakan oleh DPR. Lembaga anti korupsi itu telah mengirimkan surat ke Presiden dan pimpinan DPR, minta agar pembahasan RUU KUHAP ditunda.

Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menjelaskan panjang lebar soal polemik revisi UU KUHAP. Denny memastikan tidak ada satu pasal pun yang nantinya dibuat untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Komisi Hukum Nasional (KHN), Prof Jacob Elfinus Sahetapy, punya saran untuk KPK. Dia meminta KPK juga membidik para advokat yang dibayar dengan uang hasil korupsi.

Direktur Operasi PT Mapna Indonesia M Bahalwan masih akan mendekam di balik jeruji besi. Kejagung memperpanjang masa penahanannya selama 40 hari ke depan.