Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana kembali menjamin tidak ada perlakuan khusus bagi Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Ratu Atut diperlakukan sama dengan tahanan lainnya di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur.

UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang disahkan DPR memberikan solusi terbaik bagi pelaku kejahatan anak dan korbannya. Para pemerhati anak pun yakin aturan ini terbaik di dunia.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini kembali tampil di publik berbarengan. Kedua kepala daerah ini menjadi pembicara dalam diskusi yang digelar Kementerian Hukum dan HAM.

Jaksa Agung Basrief Arief menegaskan pemulangan tersangka kasus aliran dana Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) Adrian Kiki Ariawan tak ada hubungannya dengan kasus penyadapan yang dilakukan Australia beberapa waktu lalu.

Setelah 8 tahun menjadi buronan kasus aliran dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Adrian Kiki akan diekstradisi setelah Pengadilan Australia mengabulkan permohonan pemerintah Indonesia. Sejumlah skenario pun disiapkan.

Pengadilan Australia akhirnya mengabulkan permohonan pemerintah Indonesia untuk mengekstradisi buronan kasus BLBI Adrian Kiki. Sementara persoalan aset-aset Adrian, Jaksa Agung Basrief Arief akan bekerja sama dengan pemerintah Australia.

Buron BLBI Adrian Kiki yang sembunyi di Australia akhirnya bisa diekstradisi. Gugatan pemerintah Indonesia melalui Kemenkum HAM ke Pengadilan Australia dikabulkan.  

Wakil Presiden Beodiono mengkritik masih besarnya anggaran yang tidak terserap untuk bantuan hukum bagi orang miskin di Kementerian Hukum dan HAM. Boediono juga meminta Kemenkum HAM untuk fokus pada reformasi Lembaga Pemasyarakatan.

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menegaskan semua narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Palopo, Sulawesi Selatan telah dimasukkan ke dalam blok tahanan pasca kerusuhan. Pihak yang terlibat dalam provokasi dan keributan akan ditindak secara hukum.

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengatakan pembangunan fisik tidak dapat menyelesaikan problem kelebihan jumlah hunian di lembaga pemasyarakatan (Lapas). Amir tetap menghendaki dilakukannnya 'seleksi' terhadap napi yang akan menghuni lapas.