Anggota DPR kerap mengajak keluarganya dalam rangkaian acara kunjungan kerja (kunker) ke daerah dan ke luar negeri. Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai anggota DPR telah melakukan praktik korupsi secara tidak langsung.

Rekaman Ade Rahadja-Ari Muladi yang diklaim dimiliki Polri dan Kejagung sebagai bukti kuat adanya suap di KPK tidak juga diputar di pengadilan. Keberadaan rekaman itu pun dipertanyakan.

Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak pemerintah dan DPR segera membahas RUU Pembela HAM. Agar tidak terjadi kembali kasus kriminalisasi terhadap para pelaku gerakan sosial.

Kemajuan pengusutan kasus rekening gendut perwira polisi sangat mengecewakan. Presiden SBY harus membentuk tim independen untuk melakukan verifikasi rekening milik seluruh petinggi Polri.

"Kepemimpinan Satgas harus diperkuat, kalau Perlu Presiden yang turun tangan sendiri," ujar pengamat hukum tatanegara UI, Refly Harun.

ICW menilai Jaksa yang memanipulasi kasus Gayus, Cirus Sinaga, seharusnya sudah dijadikan tersangka. ICW curiga melihat persidangan kasus Gayus sudah berjalan tetapi Polisi malah belum menyentuh Jaksa Cirus.

"Ini DPR memperkaya diri sendiri. Mereka mencari jalan agar mendapat penghasilan tambahan dengan jalan lain," ujar peneliti ICW, Emerson Junto.

Presiden SBY dinilai begitu jeli dalam melakukan politik pencitraan. ICW pun melontarkan tudingan kalau Satgas Pemberantasan Mafia Hukum hanyalah alat pencitraan agar SBY terlihat konsen memberantas korupsi.

Panitia Seleksi (Pansel) mulai menelusuri rekam jejak 7 calon pimpinan KPK. Dalam melaksanakan tugas ini, Pansel dibantu oleh dua lembaga swadaya masyarakat, yakni Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Masyarakat Peradilan Indonesia (MAPI).

Tama S Langkun, aktivis ICW yang pernah dianiaya tak kapok berjuang dalam pemberantasan korupsi. Hari ini, Tama kembali melakukan aktivitasnya dengan melaporkan kasus dugaan korupsi ke KPK.