Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tegas menolak permohonan uji materi UU 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Keberadaan undang-undang ini dinilai sudah cukup baik untuk mencegah kerusakan moral bangsa Indonesia.

Mahkamah Konstitusi tidak menerima uji materi Undang-undang Pilpres terkait pasal yang mengatur persyaratan menjadi capres dan cawapres. Mahkamah berpendapat para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Caleg Partai Amanat Nasional, Eri Purnomohadi, mengajukan uji materi UU No.10/2008 tentang Pemilihan Umum legislatif ke MK. Dia mempermasalahkan Pasal 50 huruf k yang mengatur pengunduran diri pejabat negara sebelum mengajukan diri sebagai caleg.

Pengangkatan Taufiq Kiemas dan pimpinan MPR lainnya masih dipersoalkan sejumlah kalangan. Namun menurut Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, hal tersebut sudah sah.

DPD dinilai tidak konsisten karena ngogot meminta jatah 2 kursi pimpinan MPR. Pasalnya, anggota DPD lah yang mengajukan uji materi (judicial review) atas UU No 27/2009 tentang Parlemen ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Agung Laksono menilai putusan MK yang menerima permohonan uji materi UU No 27/2009 menguntungkan semua parpol. Melihat perubahan konstelasi politik ini, Partai Golkar berencana mengajukan calon Ketua MPR sendiri.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menerima permohonan uji materi UU No 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD membuat peta politik perebutan Ketua MPR berubah.

Kabar baik bagi para anggota DPD periode 2009-2014. Kini mereka punya hak dan posisi yang sama dengan sejawatnya anggota DPR untuk memperebutkan kursi Ketua MPR.

Sekalipun RUU Pengadilan Tipikor sudah disahkan menjadi UU namun masih menyisakan beberapa pasal yang mengkhawatirkan. Beberapa di antaranya masih bersifat karet yang berpotensi menimbulkan tarik-menarik kepentingan.

Ketua Tim Kuasa Hukum KPK Bambang Widjajanto mengatakan pihaknya sedang mengkaji 3 upaya hukum di MK, yakni uji material Perpu Plt Pimpinan KPK, uji materi pasal 421 KUHP dan gugatan sengketa kewenangan antarlembaga negara.