Indonesia Corruption Watch (ICW) melansir sejumlah penyimpangan dalam sumbangan dana kampanye ke pasangan capres-cawapres. Salah satunya, tak disertai NPWP. Bawaslu didesak menindaklanjuti temuan tersebut.

Tim Mega-Prabowo mengaku kesulitan menghadirkan saksi dalam persidangan gugatan hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini dikarenakan MK membatasi waktu untuk pengajuan saksi.

MK sebagai lembaga peradilan yang menggelar sidang sengketa hasil pilpres dan pengawal konstitusi bisa menolak Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagai kuasa hukum KPU.

Tim JK-Wiranto membeberkan pelanggaran hukum yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka juga meminta agar presiden memberhentikan para komisioner KPU.

Dalam permohonan yang dibacakan di sidang Mahkamah Konstitutusi (MK) di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Selasa (4/8/2009), Tim Mega-Prabowo menyampaikan 3 skema pilihan permohonan.

"Resmi atau tidak resmi adalah hak majelis hakim MK untuk menentukan. Jangan mendahului pengadilan," kata ketua tim kuasa hukum Mega-Prabowo, Gayus Lumbun.

Tim hukum pasangan JK-Wiranto mengklaim pasangan tersebut mendapatkan 39 juta suara dalam pilpres. Karena itu mereka menegaskan pilpres seharusnya dilakukan 2 putaran.

Mega menghadiri sidang gugatan Pilpres di MK. Saat memberikan pengantar pembacaan gugatan, Mega selaku pemohon sempat terisak.

Tim hukum dari JK-Wiranto dan Mega-Prabowo menolak dihadirkannya Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari Kejagung mewakili KPU dalam sidang gugatan pilpres di MK.

Ketua DPP Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum menilai gugatan hasil pilpres yang disampaikan tim Mega-Prabowo mengada-ada.