ICW punya analisa soal wewenang penuntutan KPK yang digagas hendak dicabut dalam RUU Pengadilan Tipikor. ICW mencurigai Kejagung yang menggagasnya.

Kewenangan penuntutan KPK dalam RUU Pengadilan Tipikor akan dihilangkan. Usulan itu datang dari Ketua Panja sendiri, Arbab Paproeka.

Panja RUU Pengadilan Tipikor masih terus menggodok beberapa permasalahan. Namun proses pembahasan yang dilakukan justru dinilai menghambat pemberantasan korupsi.

Panitia Kerja (Panja) RUU Pengadilan Tipikor dituding memangkas kewenangan KPK dalam hal penuntutan. Jika tudingan ini benar, berarti pembahasan RUU Tipikor dianggap menyimpang dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menpora Adhyaksa Dault prihatin pada batasan usia pemuda kita. Batasan usia pemuda menurut UU terlalu tua, yaitu 40 tahun.

Penafsiran Ketua Panja RUU Tipikor Arbab Paproeka soal kewenangan penuntutan hanya ada di Kejagung dikritik. Bila panja benar-benar mencabut kewenangan penuntutan pada KPK alamat kiamat pada pemberantasan korupsi

Ketua Panitia Kerja RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Arbab Paproeka mengatakan RUU tersebut tidak didesain untuk melemahkan KPK. Dibahasnya RUU tersebut sudah menjadi bukti bahwa KPK harus tetap eksis.

Meskipun menuai protes dari kalangan sineas, RUU Perfilman disahkan. Sayangnya kurang dari 100 anggota DPR yang ikut dalam pengesahan RUU ini.

Panja masih menggodok kesepakatan komposisi hakim di RUU Pengadilan Tipikor. PKS inginkan hakim ad hoc lebih banyak dan diatur secara tegas dalam UU.

Gara-gara anggota DPR malas ngantor, Empat RUU bidang peradilan terancam tidak selesai. Dalam rapat akhir Panja hanya sembilan anggota DPR yang hadir, akhirnya rapat pun ditunda.