Hal itu dinilai waktu pembahasan RUU tersebut sangat singkat sehingga tidak sebanding dengan jumlah persoalan dan daftar isi masalah yang menumpuk dalam lingkup hukum acara pidana.

Polemik RUU KUHAP yang pembahasannya saat ini masih berjalan di DPR terus berlangsung. Partai Nasional Demokrat (NasDem) meminta pembahasan RUU KUHAP tersebut ditunda.

Sejumlah pihak masih berkeberatan dengan pembahasan RUU KUHAP yang saat ini masih berjalan di DPR. Jaksa Agung Basrief Arif mengajak pihak-pihak tersebut sebaiknya duduk bersama soal RUU KUHAP.

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin tengah menyusun jawaban soal keberatan KPK terkait RUU KUHAP. Dia ingin ada suasana kondusif, tak ingin ada salah paham karena RUU KUHAP itu. 

RUU KUHAP yang saat ini masih dibahas di DPR dituding melemahkan program pemberantasan korupsi yang tengah digencarkan KPK. Jika kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi sudah baik, maka kenapa harus dikebiri melalui KUHAP.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Albert Hasibuan telah berkirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal kelemahan dalam RUU KUHAP. Melihat draft isi RUU KUHAP itu wajar saja membuat KPK risau.

KPK meminta Presiden SBY untuk menunda melakukan pembahasan RUU KUHAP dan KUHP. Isi RUU itu dinilai melemahkan KPK. Apa tanggapan Menkum HAM Amir Syamsuddin selaku wakil pemerintah? 

"Aku pendukung KPK. Ruhut kok berseberangan pemerintah? Boleh dong kalau aku pribadi. Aku bilang kalau sekarang momennya kurang tepat," kata Ruhut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2014).

Rapat Panja terkait RUU KUHP-RUU KUHAP oleh Komisi III DPR seharusnya dilanjutkan hari ini. Namun, rapat tersebut ditunda tanpa alasan yang jelas.

"Tentunya apa yang menjadi keberatan KPK termasuk yang menjadi keberatan suara publik. Itu terbukti. Kalau KPK tidak punya kewenangan menyadap pasti korupsi tidak terungkap," kata Pramono Anung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2014).