Kapolda Jabar Irjen Pol Suparni Parto menginstruksikan kepada seluruh kapolres di Jabar untuk membubarkan geng motor. Sebab tindakan geng motor ini sudah meresahkan.

Kriminolog Universtias Padjadjaran Yesmil Anwar mengatakan, Surat Keputusan Bersama (SKB) penolakan geng motor di Kab Bandung dianggap tidak menyelesaikan masalah. Menurutnya, yang harus ditolak justru tindak pidana kriminal secara keseluruhan.

Enam mobil lapis baja menerobos kawasan kumuh di kota Rio de Janeiro, Brazil. Polisi adu tembak dengan ratusan anggota geng narkoba. Puluhan mobil dibakar dan 30-an orang tewas. Rio menjadi medan perang kota antara polisi dan geng narkoba.

Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Jabar Oke Junjunan mendukung deklarasi menolak geng motor di wilayah Kabupaten Bandung. Ia pun berharap kabupaten dan kota di Jabar ikut melakukan hal serupa.

Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara mengatakan, yang harus dicari dari kebrutalan geng motor adalah akarnya. Dari situ baru bisa diketahui langkah yang harus dilakukan untuk menekan dan menghilangkan tindakan negatif mereka.

Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara mendukung kabupaten dan kota di Jabar membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) penolakan terhadap adanya geng motor.

Kapolda Jabar Irjen Pol Suparni Parto menegaskan, jika ada anggota polisi yang anaknya terlibat geng motor akan ditindak tegas. Jika polisi tersebut tidak bisa membina anaknya, maka risikonya harus mundur.

Kapolres Bandung AKBP Hendro Pandowo mengatakan pihaknya akan mendeklarasikan menolak geng motor di wilayah Kabupaten Bandung. Secara tegas, kepolisian tidak akan melakukan pembinaan terhadap anggota geng motor.

Meski sepakat penembakan di tempat, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan tak mau sembarangan membubarkan geng motor yang meresahkan masyarakat. Sebelum menentukan sikap, ia mengaku harus rapat dengan beberapa pihak, di antaranya Polda Jabar.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan sepakat dengan tindakan Polrestabes Bandung yang akan menembak di tempat anggota geng motor pelaku kriminal. Ia pun menyerahkan semua langkah penanganan hukum kepada kepolisian.