Ditolaknya usulan Hak Angket Mafia Pajak bukan berarti upaya pemberantasan mafia pajak tidak bisa dilakukan. Panja Pemberantasan Mafia Hukum dan Perpajakan yang sebelumnya telah dibentuk Komisi III DPR lebih diaktifkan.

Gugurnya pengusulan hak angket DPR tentang mafia pajak turut mengubah konstelasi di Setgab Partai Koalisi. Partai Demokrat mempersilakan Golkar dan PKS, yang berseberangan dengan mendukung angket, untuk keluar dari koalisi.

Di antara fraksi yang menyetujui hak angket pajak, adalah FPDIP yang tidak memaksimalkan kehadiran anggotanya. Sebanyak 7 anggota FPDIP tidak hadir.

Jantung para politisi penolak hak angket dag dig dug. Hati mereka tidak tenang, was-was. Suasana batin yang tidak menentu itu makin diperparah setelah mengetahui ada 12 anggota PPP tidak hadir di sidang paripurna. Hayo .. ke mana?

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengajak seluruh partai pengusung hak angket mafia pajak legowo menerima hasil paripurna. Keputusan yang diambil melalui proses yang demokratis harus dihormati.

Partai Golkar kecewa dengan hasil paripurna DPR yang menolak hak angket mafia pajak. Golkar tetap mendorong agar mafia pajak segera dituntaskan.

Hak angket mafia pajak gugur di paripurna setelah melewati proses voting yang ketat. Sebanyak 266 anggota DPR menolak penggunaan usulan hak penyelidikan tersebut.

Tidak seperti rekan-rekannya di Fraksi PKB yang lain, Lily Wahid dan Effendi Choirie menyetujui usulan penggunaan hak angket DPR tentang mafia pajak.

Lobi rapat paripurna DPR hak angket mafia pajak berkembang pada opsi dilakukannya 2 kali voting. Namun, opsi ini hanya disetujui oleh Fraksi Partai Demokrat, PPP dan PAN.

Lobi-lobi antar pimpinan fraksi dan DPR menemui jalan buntu. Kelanjutan paripurna hak angket mafia pajak pun akan dilakukan dengan cara voting.