"Presiden harus segera memberhentikan mereka. Terserah Presiden apakah akan mengangkat mereka kembali atau tidak," ujar Yusri.

"Sebenarnya keberadaan Wamen secara konstitusional diakui sehingga keberadaan wamen itu sah, yang sekarang masalah adalah aspek administratifnya saja," kata Ketua DPP Partai Demokrat Gede Pasek Suardika.

"Penjelasannya menimbulkan interpretasi, karena penjelasan bagian dari UU dan karena itu perlu penyesuaian," kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, mengenai tindak lanjut terhadap putusan MK mengenai keberadaan Wakil Menteri.

"Karena berat sekali sebagai seorang menteri, perlu ada pembantu yang langsung dan bisa bagi tugas," kata Menhub EE Mangindaan.

Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mengeluarkan keputusan mengenai pengangkatan wakil menteri yang dinilai tidak sesuai konstitusi. Keputusan tersebut dipastikan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.

MK mengakhiri polemik wakil menteri dengan menyatakan penjelasan pasal 10 UU Kementerian Negara inkonstotusional. Menurut MK, wamen merupakan kamuflase dan hadiah politik.

Presiden SBY menunggu amar putusan MK yang menyatakan jabatan wamen konstitusional tetapi yang telah diangkat sekarang ini inkonstitusional. Setelah itu, SBY baru akan bersikap.

MK menjelaskan putusan yang baru saja diucapkan siang ini. Menurut MK, jabatan wamen konstitusional tetapi yang telah diangkat sekarang ini inkonstitusional.

Anggota TNI akan dilibatkan dalam pengamanan unjuk rasa penolakan kenaikan BBM yang akan digelar Selasa 27 Maret 2012. Anggota TNI akan dipersenjatai peluru karet dalam pengamanan demo BBM tersebut.

MoU ditandatangani sebagai kerangka untuk memajukan kerjasama bilateral berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menguntungkan dan saling menghormati.