4 Tahun meluapnya lumpur Lapindo diperingati hari ini. Tapi kasus ini seolah sepi dari perhatian pemerintah. Dari sisi hukum, pengusutan kasus Lapindo hilang begitu saja. Pemerintah dinilai tidak memiliki niat menuntaskannya.

Pernyataan advokat senior Hotman Paris Hutapea soal tidak adanya pengacara yang bersih dibantah. Masih ada sejumlah pengacara yang mau menolak permintaan dari klien untuk berbuat kotor.

Kemendiknas tidak perlu membuat undang-undang baru atau Perpu sebagai payung hukum pengganti UU BHP. Dengan PP yang merujuk pada UU Sistem Pendidikan Nasional saja dinilai sudah cukup.

Tim pembela dua pimpinan KPK Bibit-Chandra menyambangi Gedung KPK. Mereka akan berkoordinasi terkait praperadilan penerbitan SKPP yang dimenangkan Anggodo Widjojo.

Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto siap jika dirinya duduk di kursi pesakitan setelah hakim memenangkan gugatan praperadilan Anggodo Widjojo. Mantan Kapolda Kalimantan Timur ini siap menghadapi berbagai kemungkinan.

Tim pengacara Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah akan mempelajari putusan hakim PN Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan praperadilan Anggodo Widjojo. Tim pengacara akan melihat pertimbangan hakim.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sepertinya sudah tidak memberikan rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Sudah berulang kali Satpol PP melakukan kekerasan pada warga.

Terhitung pukul 12.58 WIB hari ini, UU BHP tak berlaku karena telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). MK menilai UU BHP tak selaras dengan UUD 1945 dan UU BHP menimbulkan ketidakpastian hukum.

Ide Presiden SBY menjadikan kawasan Lumpur Lapindo sebagai objek wisata dinilai terlalu dangkal. SBY harusnya bisa memberikan solusi lebih konkret dan berdampak nyata.

Satgas  Mafia Hukum bertemu sejumlah aktivis LSM. Pertemuan tersebut untuk meminta masukan terkait tugas-tugas Satgas.