Tak bisa dianggap remeh, Golkar dan PPP punya perwakilan cukup banyak di DPR. Apa perpecahan 2 partai itu berpengaruh pada kinerja pembuatan Undang-undang DPR?

Bisakah mereka menggenjot kinerja menyamai kerja parlemen Korea Selatan? Atau setidaknya mereka bisa menghasilkan produk hukum yang berguna bagi rakyat.

KPU mengungkapkan bahwa Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum nomor 302/VI/KPU/2015 hanya memperjelas peraturan yang ada.

Komisi II DPR minta Kemendagri menolak pengunduran diri kepala daerah menjelang pendaftaran Pilkada.

Anggota Baleg DPR Arwani Thomafi mengakui bahwa revisi UU KPK memang usulan DPR, namun pemerintah yang minta revisi itu dipercepat.

Pemerintah mengajukan revisi UU KPK yang akan mengubah kewenangan penyadapan dan penuntutan.

Ketua Umum Golkar Munas Bali, Aburizal Bakrie (Ical), siang tadi menyambangi ruang rapat Fraksi Golkar di Gedung KK2, kompleks parlemen, Senayan.

Sejumlah fraksi Koalisi Merah Putih mendorong perlunya revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 demi mengakomodir PPP dan Golkar agar ikut Pilkada.

Fraksi PAN dan Partai Demokrat ragu revisi UU Pilkada bisa selesai dalam masa sidang IV DPR yang berakhir tanggal 7 Juli 2015. Meski begitu, Badan Legislasi DPR tetap yakin pembahasan bisa cepat dilakukan.

Sebanyak 26 anggota komisi II menandatangani usulan revisi UU Pilkada dan UU Parpol untuk mengakomodir Golkar dan PPP di Pilkada. Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto menyebut revisi itu mustahil dilakukan dalam masa sidang keempat ini.