Rapat di hotel mewah berbintang sudah sangat biasa DPR lakukan. Sedemikian terbiasanya bahkan sudah menjadi kebiasaan DPR. Tapi kebiasaan ini rupanya DPR nilai bukan sesuatu yang patut dipermasalahkan.

"Posisi Komisi III tidak menghalang-halangi pembangunan gedung KPK. Kita akan undang Setneg untuk mengetahui apakah tidak ada gedung negara yang bisa difungsikan untuk KPK, BNN dan lainnya," kata Wakil Ketua Komisi III DPR, Nasir Djamil.

KPK berencana membangun gedung baru dengan mengumpulkan dana dari publik. Tapi belum lagi dilaksanakan rencana itu, Komisi III DPR menentangnya. 

Komisi III DPR membantah merintangi KPK untuk membangun gedung baru. Bukan berarti Komisi III tak mendukung pemberantasan korupsi, tetapi wakil rakyat butuh pengecekan kelayakan gedung saat ini. 

Mimpi KPK membangun gedung baru tersandera tanda bintang dari Komisi III DPR. Tanda bintang itu membuat realisasi pembangunan gedung senilai Rp 61 miliar tak bisa diwujudkan. 

Ada yang menarik dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR dengan KPK siang ini. Hingga pukul 13.45 WIB, tidak sampai 20 anggota komisi III DPR yang hadir dalam rapat lanjutan setelah sebelumnya diskors sejak pukul 12.00 WIB.

Ketidakhadiran deputi KPK memicu hujan interupsi di rapat dengan Komisi III DPR. Secara etika, seharusnya deputi KPK turut hadir dalam rapat itu.

Wakil Ketua Komisi III DPR Nasir Djamil menyarankan agar pihak kepolisian jangan mendiamkan aduan Lita Stephanie soal kasus dugaan 'jebakan' narkoba. 

Rapat Komisi III DPR dengan KPK diwarnai hujan interupsi. Penyebabnya adalah Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin mempertanyakan ketidakhadiran deputi KPK dalam rapat tersebut.

Komisi III DPR mendorong KPK menjadikan istri M Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni, menjadi justice collaborator. Tentu dengan kompromi tertentu.