Gayus Tambunan tidak bergerak sendiri sebagai markus pajak. Gayus 'tergabung' dalam sindikat mafia di Ditjen Pajak.

Siapa pun akan sepakat oknum yang terlibat kasus penyuapan adalah penjahat. Tetapi, miris ketika ada yang tidak sepakat memboikot tidak membayar pajak sama dengan mengemplang pajak. Dalam kata lain sama-sama penjahat.

Kasus Gayus Tambunan membuka mata kita bahwa masalah pajak tidak hanya terjadi saat penggunaan. Semboyan 'Awasi Penggunaannya' yang menjadi jargon Ditjen Pajak selama ini harus dirubah.

Polda Jabar serahkan berkas dan tiga orang tersangka pegawai Ditjen Pajak ke Kejati Jabar yang diduga terlibat praktik suap dan pencucian uang senilai 500 ribu dolar atau setara Rp 4,5 miliar.

Menkeu Sri Mulyani terus meminta bawahannya untuk tahan suap. Menkeu pun meminta anak buahnya khususnya di Ditjen Pajak untuk bisa melaksanakan agenda reformasi birokrasi.

Drama suap di MA terus menjadi sorotan. Presiden SBY memanggil Ketua Mahkamah Agung (MA) ke Istana Kepresidenan. Klarifikasi suap Probo?

Agar segera tuntas, Ditjen Pajak dan Pusat Penyelidikan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) didesak untuk membantu pengungkapan kasus suap di MA.