Sampai hari Jumat (13/1/2012) ini, tidak ada yang menyatakan bertanggung jawab atas pembangunan ruang rapat Banggar DPR senilai Rp 20 miliar. Saling lempar tanggung jawab di internal DPR itu membuktikan bahwa banyak mafia di lembaga perwakilan rakyat itu.

Ruang rapat Banggar yang baru direnovasi diperkirakan menelan biaya senilai 20 M. Menurut Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang, pihak Banggar harus menjelaskan kepada publik terkait hal tersebut.

KPK diminta untuk menjadikan Wa Ode sebagai pintu masuk membongkar mafia anggaran mengingat politisi asal PAN itu selama ini cukup vokal.

Anggota DPR ramai-ramai melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri. Hal ini dipandang hanya untuk menghabiskan anggaran di akhir tahun tutup buku.

Jual beli pasal di DPR ditenggarai kerap terjadi. Namun sulit untuk mendapatkan bukti-bukti dan menyeret pelakunya pada penegak hukum.

Korporasi besar di bidang tambang, tembakau dan farmasi dinilai punya kepentingan besar di DPR. Mereka akan berusaha mempengaruhi anggota dewan agar UU yang dihasilkan tidak merugikan perusahaan raksasa itu.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyuarakan adanya praktik jual beli pasal Undang-undang di DPR. Fenomena ini dinilai akibat tidak dipikirkannya kepentingan nasional.

Isu pembengkakan anggaran pembangunan kantor perwakilan DPD di 33 provinsi yang pernah ramai diperbincangkan Juni lalu, kini tak terdengar lagi. Formappi Sebastian Salang supaya dilakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran untuk pembangunan gedung tersebut juga tidak ditanggapi.

Formappi menilai kinerja DPR pada 2011 ini lebih buruk ketimbang tahun lalu. Namun Ketua DPR Marzuki Alie enggan menanggapi penilaian tersebut.

Mengoptimalkan tiga tahun sisa pemerintahannya untuk percepatan pembangunan, Presiden SBY tidak cukup dengan merombak susunan KIB II. Melainkan juga harus lebih tegas terhadap parlemen agar meningkatkan produktifitas.