Calon Gubernur DKI Jakarta Hidayat Nurwahid menyesalkan insiden ancaman dengan penodongan pistol oleh pengusaha terkait pemasangan poster di Rawa Badak, Jakarta Utara. Menurutnya pemasangan poster bukan suatu pelanggaran.

Calon Gubernur DKI Jakarta Hidayat Nurwahid meminta KPU mengoreksi ulang jumlah daftar pemilih tetap (DPT) 6.983.692 orang. Hidayat khawatir kisruh DPT akan menjadi persoalan usai pemungutan suara 11 Juli 2012 mendatang.

Dugaan keterlibatan kalangan PNS dan TNI dalam Pilkada DKI Jakarta juga mendapat perhatian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat. PNS di institusi pemerintah provinsi diimbau menjaga netralitas sebagai pegawai pemerintah.

Tim sukses pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli memprotes slogan yang dibuat oleh timses Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patria, yaitu "Anti Berkumis". Slogan tersebut dinilai menyerang pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli.

Panwaslu DKI Jakarta mencatat dua pelanggaran pidana yang akan segera ditindaklanjuti. Dua pelanggaran pidana tersebut adalah penolakan salah satu pasangan saat menjadi khotib di Kepulauan Seribu dan pelanggaran oleh Lurah Gondangdia.

Masalah netralitas para PNS menjadi isu krusial dalam pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta. Panwaslu DKI Jakarta mengingatkan bahwa PNS yang tidak bersikap netral dapat di pidana satu bulan dengan denda paling besar Rp 6 juta.

Berbagai cara dilakukan kandidat gubernur untuk memenangkan Pilkada DKI Jakarta tahun ini. Salah satu indikasi kecurangan yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan struktur birokrasi.

Kasus investasi macet seperti yang terjadi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengelolaan dana investasi PT Askrindo, tidak tepat dibawa ke wilayah hukum pidana. Penanganan kasus tersebut justru lebih tepat masuk ke dalam hukum perdata.

Menjelang pelaksanaan konser Lady Gaga, sejumlah kalangan masih menyuarakan penolakan. Alasannya antara lain karena konser ini dinilai sudah dipolitisasi.

Tindakan yang dilakukan tim sukses Jokowi-Basuki dengan mencatut testimoni sejumlah tokoh untuk membentuk opini positif dinilai merupakan bentuk pelanggaran etika politik.