Kritik keras dialamatkan kepada Panja RUU Pengadilan Tipikor. Langkah panja yang mewacanakan untuk mencabut kewenangan KPK terkait penyadapan dan penuntutan dinilai sebagai hal yang menyimpang

Panja RUU Pengadilan Tipikor memang berniat mempreteli kewenangan KPK. Utamanya soal penuntutan. Hal ini diamini salah seorang anggota panja dari FPPP Lukman Hakim Saefudin.

Panja RUU Pengadilan Tipikor dinilai tidak bekerja secara maksimal. Pembahasan yang dilakukan sudah keluar jalur. Untuk itu, presiden didesak segera mengeluarkan perpu.

Lepas dari dampak yang bakal ditimbulkan, UU Rahasia Negara dinilai memiliki masalah dalam dirinya sendiri. Cakupan kategori rahasia negara yang terlalu luas akan mempersulit pelaksanaan RUU tersebut.

Kategori rahasia pun kini merangsek pada wilayah birokrasi, dan tak terkecuali masuk ke fungsi pengawasan DPR. Artinya, DPR bisa mendapat sanksi pidana jika dalam rapat-rapatnya, sebuah rahasia negara tersampaikan atau terbongkar.

Untuk mengantisipasi hal itu, 70 tokoh antirezim kerahasian akan menggalang kekuatan untuk mendesak dewan menunda pengesahan RUU yang mengancam demokrasi tersebut.

Panja RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah sepakat untuk mengadakan Pengadilan Tipikor di tingkat regional. Namun Jaksa Agung Hendarman Supandji tidak menyetujuinya.

Semangat pemeritah dalam mengebut pembahasan RUU Rahasia Negara (RN) patut dicurigai. Pasalnya, untuk RUU Peradilan Militer yang merupakan inisiatif DPR sikap pemerintah terkesan menghindar.

Penghapusan kewenangan penuntutan KPK dalam pembahasan Panja RUU Pengadilan Tipikor hanya sebatas wacana yang muncul dari dinamika diskusi. Karena belum menjadi keputusan, hal itu pun tidak layak disebarluaskan ke pers dan publik.

Panja RUU Pengadilan Tipikor membantah bila usulan pencabutan kewenangan penuntutan KPK dipengaruhi lembaga hukum tertentu. Kejagung memang diundang untuk dimintai masukan tapi tidak ada yang namanya mempengaruhi.