Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram yang terjadi di sejumlah wilayah di Jabar bukan tanggung jawab Pemprov Jabar atau Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. Hal itu dikemukakan Kabiro Humas dan Protokol Pemprov Jabar Ruddy Gandakusumah.

Ombudsman Jabar segera menyurati Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, DPRD Jabar dan Pertamina terkait laporan dari HLKI Jabar. Laporan yang dilakukan HLKI adalah terkait kelangkaan gas elpiji 3 kilogram dan jalan rusak.

HLKI melaporkan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, DPRD Jabar dan Pertamina ke Ombudsman Jabar karena terjadi kelangkaan gas elpiji 3 kilogram. Selain itu, HLKI juga melaporkan Gubernur dan DPRD Jabar atas kerusakan jalan yang terjadi di Jabar.

Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram disikapi serius oleh Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) Jabar. Kelangkaan itu dipertanyakan HLKI karena pemerintah sudah membuat program konversi minyak tanah ke gas.

Akibat kelangkaan gas elpiji 3 kilogram, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, DPRD Jabar dan Pertamina dilaporkan HLKI Jabar ke Ombudsman Jabar. Pelaporan dilakukan hari ini di Kantor Ombudsman Jabar, Jalan PHH Mustofa.

Sekitar 200 orang jamaah GKI Yasmin, Bogor, dan AKBP Filadelfia, Bekasi, menggelar ibadah di depan Istana Merdeka. Aksi ini untuk menggugat penyegelan rumah ibadah masing-masing yang tiga tahun terakhir tidak bisa digunakan karena disegel.

Seorang diplomat Taiwan dimakzulkan karena terlibat kasus penganiayaan PRT di AS. Diplomat wanita yang baru saja dideportasi dari AS ini dinilai menodai citra Taiwan di mata internasional.

Sekitar 21 personel Kepolisian Filipina dikenai sanksi pemotongan gaji. Ini sebagai hukuman bagi mereka karena gagal memecahkan ratusan kasus pembunuhan di wilayah mereka.

Komunitas pengguna Kereta Rel Listrik (KRL Mania) telah mengadukan minusnya pelayanan KRL ke Ombudsman Republik Indonesia. Manajemen KRL diminta melakukan perbaikan layanan, termasuk memberikan informasi gangguan KRL melalui twitter. 

Komunitas pengguna Kereta Rel Listrik (KRL Mania) mengadukan rendahnya pelayanan KRL ke Ombudsman Republik Indonesia. Mereka menilai manajemen KRL tidak serius memperbaiki standar pelayanan minimal (SPM) kereta api.