TII meminta Presiden SBY untuk mengambil langkah politik untuk menghentikan atau menunda pembahasan Rancangan KUHAP. Sedikitnya TII memiliki 4 alasan mengapa rancangan itu harus dihentikan.

KPK menjadi salah satu pihak yang bisa menjadi korban jika RUU KUHAP yang akan dibahas saat ini, diketok menjadi undang-undang. Lembaga antikorupsi ini meminta dilibatkan dalam pembahasan, termasuk juga penegak-penegak hukum lain.

IPW mengkritik kinerja Kejaksaan yang tidak kunjung melimpahkan berkas kasus dugaan suap dan pencucian uang yang melibatkan Kasubdit Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Heru Sulistyono.

Revisi UU KUHP dan UU KUHAP inisiatif pemerintah sedang digodok di DPR. Pembahasan di masa-masa akhir jabatan DPR yang menjelang Pemilu 2014 ini terkesan buru-buru dan dipaksakan.

Adanya manuver politik pihak-pihak tertentu yang berupaya melemahkan institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang reaksi keras Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Capres Gerindra ini mengajak rakyat melawan upaya-upaya pelemahan KPK.

KPK meminta Presiden SBY untuk menunda melakukan pembahasan RUU KUHAP dan KUHP. Pemerintah akan mempertimbangkan masukan dari KPK tersebut.

"Untuk apa Presiden kunjungi korban Sinabung dan Kelud jika letusan dan abu-abu korupsi di atas telah mematikan jutaan rakyat dengan pelan-pelan, malah tidak mau peka?" kata Busyro Muqqodas.

Pemerintah menyatakan pembahasan RUU KUHP dan RUU KUHAP bukan untuk melemahkan KPK. Meski begitu, KPK tetap tak habis pikir dengan keinginan DPR dan pemerintah untuk melakukan pembahasan.

Mantan Ketua Komite Etik KPK Anies Baswedan mendukung KPK terkait revisi KUHP dan KUHAP. DPR diminta tidak menghilangkan pasal-pasal yang mendukung kinerja KPK.

Pemerintah memberikan jawaban atas surat KPK yang meminta agar Presiden SBY menarik RUU KUHAP dari DPR. Pemerintah menjamin tak ada niatan melemahkan KPK. Serius?