Imbauan datang dari kalangan kampus soal RUU Pengadilan Tipikor. Mereka berharap panitia kerja (panja) RUU dan pemerintah menggunakan hati nurani.

Jaksa Agung Hendarman Supandji dan Menkum HAM Andi Mattalatta tetap bersikeras agar wewenang penuntutan yang selama ini juga dipegang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Kejagung.

Usulan agar penuntutan sepenuhnya ada di Kejagung, tidak terbagi ke lembaga lain seperti KPK seperti selama ini, ternyata banyak mendapat dukungan di DPR.

Jaksa Agung Hendarman Supandji hanya berkelakar saat menyebut Godzila. Namun, pernyataan tersebut juga ekspresi kebanggaan Kejagung karena berhasil membongkar kasus Bank Century.

Jika nantinya RUU Rahasia Negara disahkan, dikhawatirkan akan menjadi UU yang represif dan membawa risiko tersendiri bagi komunitas internet. Risiko seperti apa yang dimaksud?

Masyarakat Peduli Pengadilan Tipikor menyampaikan petisi menolak pengesahan RUU Pengadilan Tipikor kepada Ketua DPR RI Agung Laksono. Namun menghentikan pembahasannya tidak bisa begitu saja.

Apa yang dialami Prita Mulyasari, ibu rumah tangga yang diadili karena emailnya dianggap mencemarkan nama baik RS Omni International, mungkin tidak akan menjadi hal yang luar biasa di kemudian hari jika RUU Rahasia Negara akhirnya disahkan DPR.

Sekitar 20 orang dari Masyarakat Peduli Pengadilan Tipikor menemui Ketua DPR Agung Laksono. Mereka menyampaikan petisi menolak pengesahan RUU Pengadilan Tipikor yang kontroversial.

Sedikitnya 20 orang dari Perhimpunan Advokat Peduli Konstitusi berunjuk rasa di DPR menuntut agar tidak ada pelemahan KPK dalam RUU Pengadilan Tipikor. Jika hal itu terjadi, advokat akan mensomasi DPR.

Komisi III DPR menepis anggapan pemeriksaan pimpinan dan beberapa pejabat KPK atas pesanan mereka. Kepolisian menegakkan hukum tanpa pandang bulu.