Selama lima tahun terakhir, Ombudsman RI menerima banyak aduan soal kinerja pelayanan publik BPN. Yang paling mencolok adalah pungutan liar, biaya yang mahal, dan pelayanan lamban.

BPK berikan hasil pemeriksaan laporan keuangan 34 kementerian/lembaga tahun 2011. Dari hasil pemeriksaan itu, 27 K/L mendapatkan opini WTP dan 7 K/L masih WDP.

HLKI Jabar melaporkan sejumlah pejabat Pemprov Jabar ke Ombudsman Kantor Perwakilan Provinsi Jabar. HLKI juga melaporkan PT Akses soal jaminan kesehatan bagi warga yang seringkali tidak mendapat pelayanan terbaik.

HLKI Jabar datangi Kantor Ombudsman Kantor Perwakilan Provinsi Jabar. Mereka mempertanyakan perkembangan pelaporan jalan rusak yang sebulan lalu dilayangkan.

Ombudsman Kantor Perwakilan Provinsi Jabar buka pos pengaduan Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sejak Senin (25/6/2012). Hingga hari ini, baru satu pengaduan yang masuk ke Ombudsman.

Ombudsman dan ICW resmi membuka 42 posko tempat pengaduan dalam penerimaan siswa/i baru. Posko ini akan dibuka hingga Oktober 2012 mendatang.

ICW bersama Ombudsman Indonesia membuka pos pemantauan siswa dan mahasiswa baru tahun 2012-2013. Bila menemukan pelanggaran atau pungutan liar selama proses tersebut, segera laporkan!

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, DPRD Jabar dan Pertamina dilaporkan ke Ombudsman Jabar terkait kelangkaan elpiji 3 kilogram dan kerusakan jalan. MenPAN–RB Azwar Abubakar menyebut hal itu menarik.

Sehari setelah dilaporkan ke ombudsman, PT Pertamina akhirnya ambil sikap terkait kelangkaan gas elpiji 3 kilogram di sejumlah daerah di Jabar. Solusi yang akan diambil adalah dengan melakukan extra dropping.

Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) laporkan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan DPRD Jabar karena banyaknya jalan yang rusak. Pemprov Jabar mengaku harus memastikan apakah jalan rusak itu kewenangan provinsi atau bukan.