Menkum HAM Amir Syamsuddin berpendapat di era kepemimpinan Presiden SBY tidak ada pelanggaran human right (HAM). Untuk pelanggaran HAM masa lalu, pemerintah tengah mencari solusinya.

Wacana pemiskinan koruptor bakal dibahas dalam rancangan Undang-Undang mendatang. Guna mewujudkannya, Menkum HAM Amir Syamsuddin berharap bisa bekerjasama dengan DPR.

Menkum HAM Amir Syamsuddin adem ayem menghadapi rencana interpelasi remisi yang diusung sejumlah fraksi di DPR. Ia mempersiapkan diri sebaik-baiknya.

Ribuan kader Partai Amanat Nasional (PAN) dipimpin oleh ketua umumnya, Hatta Rajasa, melakukan aksi tanam pohon di bantaran Banjir Kanal Timur (BKT) daerah Raden Intan, Jakarta Timur, Sabtu (10/12/2011).

FPDIP DPR mendorong hak interpelasi DPR atas moratorium remisi bagi koruptor. Namun FPDIP menegaskan tak membela kepentingan koruptor.

Menurut Fraksi Hanura DPR, Presiden SBY perlu menjelaskan apa payung hukum moratorium remisi untuk koruptor.

Akhirnya segala tuduhan terdapat korupsi proyek Sisminbakum hanya pepesan kosong belaka. Sebab MA menyatakan tidak ada korupsi dalam proyek tersebut. Berikut kronologi panjang kasus tersebut yang menjalar ke mana-mana:

MA menyatakan tidak ada korupsi dalam proyek Sisminbakum. Hal ini dibuktikan dengan dibebaskannya mantan Direktur Utama PT SRD, Yohanes Waworuntu hari ini. Sebelumnya MA juga membebaskan mantan Dirjen AHU, Romli Atmasasmita.

MA menyatakan tidak ada korupsi dalam proyek Sisminbakum. Namun kasus ini masih menggantung nasib mantan Menkum HAM, Yusril Ihza Mahendra, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung.

Presiden SBY telah mensahkan SK pembentukan Panitia Seleksi calon pimpinan baru KPU (Pansel KPU) dan Bawaslu. Berikut susunan lengkap Pansel tersebut.