Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi yang diajukan oleh Asosiasi Riset Opini Publik Indonseia (AROPI). Bagi AROPI, MK telah mengembalikan semangat reformasi dalam sebuah negara demokratis.

Pengumuman hasil survei pada masa tenang dan penghitungan cepat (quick count) pada hari pemilu oleh MK dinilai tidak akan mempengaruhi masyarakat. Apalagi sampai menimbulkan kekisruhan.

UU Pornografi  didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi untuk ditinjau ulang secara hukum (judicial review). Para pemohon menilai UU Nomor 44 Tahun 2008 ini melanggar pasal 28 UUD 1945 tentang HAM.

Lembaga survei dapat melakukan quick count pada hari pemilu dan melakukan survei pada masa tenang. Ketentuan ini berlaku setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon dalam uji materi UU 10/2008 tentang pemilu.

Majelis hakim Mahkamah Konstutusi (MK) minta agar pemohon judicial review memperbaiki berkas permohonan uji materi UU Penyelenggara Pemilu. MK menilai pengusul tidak memiliki legal standing yang kuat.

BNP2TKI mengklaim memenangkan hak uji materi terkait Permenaker nomor 22 tentang penempatan TKI di luar negeri. Kepala BNP2TKI menyebut keputusan itu telah dikeluarkan MA pada 19 Maret 2009.

Rahma dan Sarah Azhari diminta menjadi saksi di sidang uji materi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi. Saat bersaksi soal pengalaman beredarnya foto-foto bugil, Sarah dan Rahma tak kuasa menahan air mata.

Undang-undang Pemilu melarang publikasi penghitungan cepat atau quick count pada saat hari pemungutan suara. Aturan ini dinilai keliru.

Undang-undang pemilu melarang adanya penghitungan cepat atau quick count pada hari penconterngan. Aturan itu dinilai keliru karena hitung cepat bisa menjadi control kecurangan bagi penyelenggara pemilu.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) semestinya jadi penghubung peraturan yang ada di dunia nyata dengan dunia maya. "Bukan malah tumpang tindih."