Bagi FPKS, bukan hanya DPR tetapi pemerintah juga punya niat melemahkan KPK menyusul mencuatnya argumentasi Jaksa Agung yang meminta kewenangan penuntutan dikembalikan ke tangan Kejagung.

Pernyataan Menhan Juwono Sudarsono bahwa DPR-lah yang ngotot segera mengesahkan RUU Rahasia Negara dibantah Effendi Choirie (Gus Choi). Anggota Panja RUU Rahasia Negara ini justru menyebut pemerintahlah yang ngotot agar RUU tersebut segera disahkan.

Apakah RUU Rahasia Negara yang mengundang kontroversi itu akan disahkan dalam masa sidang ini atau tidak? Jawabnya tergantung Presiden SBY. Jika SBY menghendaki pengesahannya diundur, sangat mungkin DPR akan menurutinya.

Belum habis kekagetan pelaku bisnis otomotif dengan pajak progresif kendaraan, kini mereka seperti tersengat pula dengan penerapan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

Pernyataan Menhan yang menyebut DPR mendesak RUU Rahasia Negara cepat diselesaikan dikritik anggota Panja RUU Rahasia Negara. Tindakan Menhan dinilai sebagai bentuk cuci tangan.

Permintaan Presiden SBY agar RUU Rahasia Negara diperbaiki disambut baik oleh kalangan DPR. Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga mengaku tidak mempersoalkannya.

Setiap tenaga kerja asing, khusus yang berstatus direksi maupun komisaris hanya diberikan kesempatan menjabat  sekali di perusahaan di kawasan ekonomi khusus (KEK).

Pemerintah dan DPR memutuskan untuk membebaskan pengenaan PPN pada pengalihan Barang Kena Pajak (BKP) yang dilakukan dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemisahan dan pengambilalihan usaha.

Panja RUU PPN dan PPnBM DPR dengan pemerintah menyepakati pembebasan tarif PPN untuk 5 barang kebutuhan pokok yaitu daging segar, telur yang belum diolah, susu perah, sayuran, dan buah-buahan segar.

Panja RUU PPN dan PPnBM dengan pemerintah menyepakati kenaikan tarif pajak barang mewah (PPnBM) dari 75% menjadi 200% dalam UU PPN dan PPnBM yang baru.