Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia langsung bereaksi setelah menerima aduan dari ratusan konsumen yang mengaku menjadi korban 'perampokan' pulsa. HLKI sudah membuat laporan ke Polda Jabar.

Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) selama satu minggu ini menerima aduan dari ratusan konsumen yang mengaku korban perampokan pulsa asal Jabar. Tercatat hingga hari ini ada 230 konsumen yang mengadu.

Hari ini diperkirakan indeks bergerak fluktuatif dengan kecenderungan memasuki masa konsolidasi.

Kemenkominfo, BRTI, dan Bareskrim Mabes Polri bergerak cepat untuk mendalami tindak pencurian pulsa melalui layanan SMS yang marak belakangan ini. Mereka akan bertemu 11 Oktober mendatang.

Praktik pencurian pulsa juga terjadi akibat kekurangwaspadaan pelanggan telepon selular. Para pengguna ponsel diimbau agar tidak mudah memberikan respon terhadap SMS berbau penipuan dan pencurian pulsa yang masuk ke handphone.

Sejauh ini regulator telah menerima 7.000 pengaduan via nomor 159 dan lebih dari 90% sudah ditangani bersama operator. Dari situ, 60 content provider (CP) sudah di-black list dan para operator tidak boleh lagi berbisnis dengan mereka.

Kemenkominfo dan operator seluler sepakat menghentikan penyedia konten-konten nakal yang menyedot pulsa pengguna HP secara ilegal. Kemenkominfo pun meminta polisi mengusut kasus penyedotan pulsa ilegal ini.

Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) mengakui ada celah di operator yang bisa dimanfaatkan oleh para penyedia konten (content provider/CP) nakal untuk mengeruk uang dari pelanggan lewat SMS penipuan.

Kementerian Kominfo yang didampingi BRTI baru saja melakukan pertemuan dengan operator untuk membahas kasus pencurian pulsa dari layanan konten premium. Berikut 5 hasil pertemuan tersebut.

Masyarakat mengeluhkan maraknya SMS penyedot pulsa yang kian marak. Apakah operator tahu atau pura-pura tidak tahu dengan peristiwa ini?