Politikus Partai Demokrat yang juga saudara M Nazaruddin, M Nasir, disebut eks Dirut Jamsostek, Hotbonar Sinaga, pernah meminta sejumlah uang kepadanya. Fraksi PD pun akan memanggil M Nasir untuk mengklarifikasi hal tersebut.

Hiruk-pikuk upeti dari perusahaan BUMN kepada oknum anggota DPR harus dituntaskan. Laporan Dahlan Iskan kepada KPK dan BK DPR sangat penting untuk membongkar praktek kotor DPR.

Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Partai Gerindra Soepriyatno mendorong Badan Kehormatan DPR dan penegak hukum membongkar pemeras Dirut Jamsostek. Dia mendorong agar kasus tersebut diusut hingga tuntas.

Oknum DPR berinisial ETS yang disebut memeras mantan Dirut PT Jamsostek Hotbonar Sinaga tahun 2010 sudah tak lagi duduk di DPR. Politikus PDIP Ribka Tjiptaning menyebutkan ETS di-PAW partainya karena kasus penggelembungan suara.

Mantan Dirut PT Jamsostek Hotbonar Sinaga mengaku pernah diminta upeti Rp 2 miliar oleh oknum Komisi IX DPR berinisial ETS dan N tahun 2010. Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning yang menjabat ketua sejak 2009, mengaku tak tahu soal kasus itu.

Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin menilai pemerasan yang dilakukan oleh oknum DPR masuk ranah hukum. KPK didorong proaktif dalam pengungkapan anggota DPR yang terlibat kongkalikong dengan direksi BUMN tersebut.

Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat menilai saat ini DPR dalam kondisi darurat kongkalikong. Anggota DPR harus buka-bukaan, membuka oknum-oknum pemeras yang merusak citra DPR.

Eks Dirut Jamsostek Hotbonar Sinaga mengaku pernah diminta upeti Rp 2 miliar oleh oknum DPR. Dia lalu mengadu ke pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas. Pengakuan Hotbonar diamini Erry.

Kisah Badan Usaha Milik Negara yang 'dipalak' oknum anggota DPR rupanya pernah juga dialami oleh PT Jamsostek. Bekas Direktur Utama PT Jamsostek, Hotbonar Sinaga, mengatakan dirinya pernah diperas anggota DPR pada Februari 2010.

Mantan Dirut PT Jamsostek (Persero) Hotbonar Sinaga mengungkapkan alasan oknum anggota Komisi IX DPR-RI meminta 'upeti' kepada dirinya hingga Rp 2 miliar.