Laksamana Agus Suhartono baru saja mendapat persetujuan DPR menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Djoko Santoso. Laksamana Agus menjanjikan TNI akan membantu Polri memberantas teroris yang makin gencar.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Patrialis Akbar, bersedia menjadi mediator bagi konflik Peradi-KAI. Bagaimana pun dua lembaga itu harus berdamai untuk kemajuan hukum di Indonesia.

Calon Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono berjanji untuk menjaga keharmonisan antara TNI dan Polri. Menurut Agus, kedua institusi ini saling membutuhkan.

Gerakan terorisme di Indonesia masih terus bermunculan. Selama ini, Polri yang bertugas memberantas aksi terorisme itu. Ada usulan, sebaiknya TNI juga dikerahkan melawan kelompok teroris, tidak hanya mengurusi bencana alam.

Laksamana Agus Suhartono akan menjalani fit and proper test oleh Komisi I DPR sebagai calon panglima TNI. Sambil berseragam dinas lengkap, Agus mengaku siap menghadapi semua pertanyaan yang diajukan.

Komisi I DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon tunggal Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono pada pukul 10.00 WIB. Ada lima poin utama yang nantinya akan ditanyakan.

Kericuhan antara Peradi dan KAI yang menjurus kepada aksi brutal menjadi tamparan bagi imej advokat di Indonesia. Atas seriusnya permasalahan, Komisi III meminta Menkum HAM dan Mahkamah Agung turun tangan untuk membantu mencari solusi.

Anggota DPR akan melakukan uji kelayakan atau fit & proper test pada calon Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono. Para anggota dewan ini pun diminta agar mengajukan pertanyaan cerdas selama uji kelayakan.

Panglima TNI yang baru diharapkan memperhatikan isu HAM dengan baik. Karena itulah Komnas HAM memberi masukan calon Panglima TNI kepada Komisi I DPR.

Uji kelayakan yang dilakukan DPR pada calon Panglima TNI dikritik. Seharusnya kalau memang ingin TNI bersih dari politik, tidak perlu dibawa ke DPR.