Empat anggota DPRD Bandung ditengarai salahgunakan jabatan untuk memasukkan sejumlah calon siswa ke sebuah sekolah. Bahkan seorang di antaranya, gunakan kertas surat dengan kop resmi DPRD Kota Bandung sebagai katebelece.

Kasus temuan titip menitip siswa baru oleh anggota dewan dan pejabat pemkot terus berlanjut. Koalisi Pendidikan Kota Bandung (KPKB) mendatangi DPRD Kota Bandung melaporkan kasus itu, Kamis (12/7/2012).

Ombudsman menemukan cukup banyak pelanggaran dari proses penerimaan siswa dan mahasiswa baru. Hingga Rabu (11/7) kemarin pukul 17.00 WIB, tercatat ada 50 laporan yang masuk ke posko Ombudsman sejak dibuka 25 Juni lalu.

Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Bandung dinilai carut-marut. Tak hanya terjadi tahun ini, carut-marutnya PPDB sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu dan terus terjadi.

Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) meminta Pemkot Bandung segera mengambil tindakan atas melorotnya jumlah siswa di sekolah swasta pada tahun ajaran kali ini.

Posko pengaduan ICW tidak hanya menerima aduan soal pungutan liar saat pendaftaran sekolah. Masalah anak titipan pejabat pun ikut dilaporkan. Duh!

ICW dan Ombudsman RI sudah menerima 50 aduan pungutan liar saat pendaftaran sekolah. 11 Di antara aduan tersebut berada di Jakarta. Bagaimana modusnya?

Ombudsman RI dan ICW membuka posko pengaduan pungutan liar saat pendaftaran sekolah. Sejak dibuka pekan lalu, ada 50 aduan pungutan liar.

KPKB akan segera melaporkan temuan adanya katabelece alias surat sakti dari para pejabat dalam proses penerimaan peserta didik baru ke Ombudsman Jabar.

Selama lima tahun terakhir, Ombudsman RI menerima banyak aduan soal kinerja pelayanan publik BPN. Yang paling mencolok adalah pungutan liar, biaya yang mahal, dan pelayanan lamban.