Pemerintah akan mengubah sistem tata kelola migas di Indonesia. Salah satunya dengan pembentukan badan usaha penyangga gas bumi atau agregator gas.

Dalam rancangan revisi UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, pemerintah akan membentuk atau menunjuk Pertamina sebagai BUMN penyangga migas di sektor hilir.

560 Anggota ‎DPR dilantik pada bulan Oktober 2014. Kurang lebih enam bulan mereka bekerja. Ada sejumlah catatan miring terkait aktivitas mereka setelah menjabat. Mulai dari merokok, berkelahi, hingga sekarang tertangkap dugaan suap.

Bila RUU Migas baru disetujui oleh DPR, ada tata cara pengelolaan kegiatan pengeboran migas yang baru. Apa saja?

Pemerintah mengajukan revisi UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas kepada DPR. Salah satu pasalnya, mengubah kelembagaan SKK Migas menjadi BUMN Khusus. Apa itu?

Faisal mengatakan, semua data yang ia dapatkan akan dibuka seluruhnya dalam buku, sebagai bentuk keterbukaan atau transparansi Tim Reformasi Tata Kelola Migas.

"Cadangan migas kita makin turun, bukannya aktif melakukan eksplorasi, tapi kita justru menguras habis-habisan cadangan yang ada," kata Faisal Basri.

Anggota Fraksi Partai Demokrat Mulyadi terlibat keributan hingga dipukul oleh anggota Fraksi PPP Mustofa Assegaf di sela rapat Komisi VII dengan Menteri ESDM pada Rabu (8/4) kemarin. Mulyadi menjelaskan insiden memalukan itu ke Ketua DPR Setya Novanto.

Menteri ESDM Sudirman Said memperpanjang 6 bulan lagi keberadaan Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi. Apa tanggapan Ketua Tim ini, Faisal Basri?

"Daerah memang harus diberikan hak participating interest-nya (PI) untuk ikut mengelola blok migas. Tapi saya khawatir, ini juga bisa menjadi sumber bancakan pemburu rente," ujar Faisal Basri.