Panitia Kerja RUU Pengadilan Tipikor sepakat mencabut hak penuntutan KPK. Jaksa Penuntut Umum dari Kejagung menjadi satu-satunya yang berhak untuk mengajukan tuntutan.

Komisi III DPR membantah usulan pengembalian hak penuntutan KPK kepada Kejaksaan Agung datang dari mereka. Komisi III berjanji akan menjelaskan permasalahan ini secara rinci malam nanti.

RUU Pengadilan Tipikor rencananya segera akan disahkan oleh DPR. Namun, sejumlah LSM menolak dan merobek-robek draf RUU itu  karena dinilai melemahkan eksistensi pengadilan Tipikor dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

RUU Pengadilan Tipikor masih terus dibahas pemerintah dan DPR. Menguat wacana jika UU Pengadilan Tipikor disahkan maka proses di KPK berhenti total.

Pembahasan RUU sudah terlalu jauh dari amanah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang perlu dibentuknya UU tersendiri bagi sebuah pengadilan.

Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dijadwalkan akan bertemu dengan Panja RUU Rahasia Negara di ruang sidang Komisi I DPR siang nanti pukul 14.00 WIB. Sebelum bertemu DPR, Menhan 'lapor' dulu kepada Presiden SBY.

Sikap pemerintah yang tiba-tiba berbalik arah soal RUU Rahasia Negara (RN) dan menyalahkan Komisi I DPR sebagai 'pengebut' pembahasan, langsung menuai kecaman.

Rencananya Panja RUU Tipikor akan menyepakati RUU Pengadilan Tipikor bersama pemerintah malam ini. Namun karena Menkum HAM Andi Mattalatta sibuk, rapat Panja dengan pemerintah ditunda besok malam.

FPKS mengeluarkan 3 sikap seputar RUU Pengadilan Tipikor. Salah satunya, FPKS berpendapat wewenang penuntutan ada di KPK dan Kejagung, seperti yang berlaku saat ini.

Panja RUU Tipikor akan memutuskan seluruh wewenang penuntutan kembali di tangan Kejagung atau tidak pada Selasa (15/9/2009) sore. Sedikitnya 3 fraksi menolak usul itu.