Indonesia Corruption Watch (ICW) mengajukan permohononan eksekusi putusan Komisi Informasi Publik (KIP) terkait dana BOS dan BOP di 5 SMP di DKI Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bagi komisioner Komnas HAM Syafruddin Ngulma Simeulue, lembaganya saat ini dalam kondisi darurat menyusul berakhirnya masa tugas para komisioner pada Kamis besok. Hal ini harus menjadi prioritas Presiden SBY.

Wamenkum HAM Denny Indrayana menegaskan akan menindak tegas petugas rekrutmen CPNS Kemenkum HAM tahun 2012. Denny mengingatkan agar petugas panitia rekrutmen tidak tergiur dengan duit sogok calon PNS.

Kemenkum HAM akan merekrut 2.839 CPNS. Ombudsman dan ICW pun membuka posko pelaporan pelanggaran untuk menghindari praktik kecurangan, pungli dan korupsi dalam rekrutmen tersebut.

Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin berharap pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di instansi yang ia pimpin dapat berlangsung jujur dan terbuka.

Sebagai warga negara, semua peserta didik memiliki hak yang sama dalam hal pendidikan. Tidak boleh terjadi diskriminasi dalam memperoleh pendidikan, karena hal itu dijamin dalam konstitusi negara.

Mendikbud M Nuh menegaskan kementeriannya tidak mentolerir pungutan liar sekolah. Bila ada sekolah yang kedapatan mengutip pungli bagi siswa baru maka uang itu harus dikembalikan.

Selain ke DPRD Bandung, KPKB pun mengadukan temuan adanya dewan dan pejabat yang menitipkan siswa baru dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru 2012 ke LBH Bandung.

Sejumlah anggota DPRD Bandung yang disebut-sebut 'menitipkan' siswa baru ke sebuah sekolah berdalih apa yang dilakukannya sebagai bentuk menyerap aspirasi. Apalagi siswa yang direkomendasikan dari kalangan tidak mampu.

Empat orang anggota DPRD Bandung diduga menyalahgunakan wewenang dalam penerimaan siswa baru di Bandung. Temuan itu akan Komisi Ombusdman laporkan ke Badan Kehormatan untuk diproses sebagai tindakan pelanggaran etika.