Wakil Menkum dan HAM yang juga Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta kasus dugaan pelanggaran HAM Mesuji, Dendy Indrayana, yakin tim yang dipimpinnya akan mampu menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadanya selama satu bulan.

Sidang paripurna DPR dengan agenda pengesahan RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan berjalan alot dan diwarnai interupsi. RUU Pengadaan Tanah belum berhasil disepakati, sidang pun diskors.

Sekjen PAN meminta anggota DPR dari PAN mempertimbangkan kembali dukungan interpelasi atas pengetatan remisi koruptor. Interpelasi dalam masalah ini dipandang kurang tepat.

Partai Demokrat memastikan tak akan ikut-ikutan menggunakan hak interpelasi atas pengetatan remisi koruptor. Interpelasi untuk persoalan ini dinilai tidak ada urgensinya.

Menkum HAM Amir Syamsuddin diultimatum Komisi III DPR untuk memutuskan nasib pengetatan remisi koruptor paling lambat pada 7 Januari 2012. Amir berjanji akan segera memberi keputusan.

Rapat Komisi III DPR dengan Kementerian Hukum dan HAM yang membahas pengetatan remisi berlangsung tenang. Tak banyak hujan interupsi dan perdebatan panjang dalam rapat kali ini.

Tiga fraksi mulai melunak sikapnya terkait penggunaan hak interpelasi terhadap kebijakan‎​ pengetatan syarat pemberian remisi bagi koruptor. Kemenkum dan HAM bisa memperbaiki aturan remisi sehingga tidak diperlukan lagi hak interpelasi.

Menkum HAM Amir Syamsuddin bingung harus bersikap bagaimana saat rapat dengan Komisi III DPR. Amir merasa tidak diberi kesempatan untuk mengkaji ulang kebijakan pengetatan remisi untuk koruptor.

Wamenkum HAM Denny Indrayana kali ini absen di Raker Komisi III DPR dan Kemenkum HAM. Bukan karena takut menghadapi 'serangan' Aziz Syamsuddin Cs lho. 

Komisi III kembali menggelar rapat kerja dengan Kementerian Hukum dan HAM. Rapat kerja pagi ini melanjutkan pembahasan kebijakan pengetatan remisi untuk koruptor yang dikeluarkan oleh Kemenkum dan HAM.