Pelaksana tugas Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Mualimin Abdi menyetujui memprioritaskan pembahasan buku I KUHP. Ini dilakukan karena masa kerja DPR hanya tersisa sekitar 3 bulan.

Pelaksana tugas Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Mualimin Abdi, menyetujui memprioritaskan pembahasan buku I KUHP. Ini dilakukan karena masa kerja DPR hanya tersisa sekitar 3 bulan.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin dan tim perumus revisi KUHP/KUHAP. Bambang menyerahkan surat berisi sikap KPK terkait pembahasan revisi.

KPK telah menerima undangan dari Kemenkum HAM untuk membahas RUU KUHAP. Nantinya KPK akan mendatangi Kemenkum HAM untuk menjelaskan keberatannya terkait proses revisi RUU KUHAP.

Mahfud MD kembali angkat bicara soal revisi KUHAP/KUHP yang dianggap mengebiri kewenangan KPK. Menurutnya, kewenangan KPK untuk menyadap itu penting.

"Dari ketentuan undang-undang ini, orang bisa dihukum gantung, hukum mati dan bisa dipenjara. Apakah arif dan bijaksana dalam dua bulan mengejar hal seperti itu?" kata mantan Ketua MA Bagir Manan.

Hakim Agung Artidjo Alkostar menyatakan RUU KUHAP melemahkan seluruh lembaga peradilan di Indonesia yang bernaung di bawah MA. Menurut hakim agung yang memperberat hukuman koruptor Angelina Sondakh ini, dunia bisa menertawakan Indonesia jika RUU KUHAP ditetapkan.

Ketua Mahkamah Agung (MA) angkat bicara soal revisi RUU KUHAP yang dinilai memangkas kewenangan hakim agung. Hatta Ali menjelaskan, revisi KUHAP di pasal 250 tentang kasasi mengkerdilkan wewenang hakim agung.

MK memutuskan polisi dan jaksa tidak bisa banding jika kalah dalam gugatan praperadilan. Namun Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng) ngotot banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Sulteng.

"Ini untuk menunjukkan tingkat keseriusan untuk menopang sikap prudentiality dari penyidikan yang sangat berbeda dengan proses pemeriksaan yang bersifat politisi," ujar Bambang Widjojanto.