Solusi untuk menyelesaikan konflik kekerasan di Papua hanya lewat dialog antara warga Papua dan pemerintah. Namun sebelum dialog, kedua belah pihak harus memiliki visi yang sama, tidak ada kata merdeka.

DPR menyesalkan lambatnya pembahasan RUU BPJS pada sidang pembahasan antara pemerintah dan Panitia Khusus (Pansus) RUU BPJS semalam. Alhasil pengesahan RUU BPJS terancam deadlock. Pemerintah pun disalahkan.

DPR menyetujui suntikan dana khusus Public Service Obligation (PSO) senilai Rp 2 triliun untuk BUMN-BUMN yang selama ini melayani publik.

Konflik di Papua harus diselesaikan dengan bantuan tokoh nasional yang sudah berpengalaman. Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menyarankan mantan Wapres JK untuk membantu menyelesaikan Papua.

Munculnya wacana merevisi Undang-undang (UU) KPK ditampik oleh wakil ketua KPK Bibit Samad Riyanto. Menurutnya, aturannya yang sekarang sudah cukup memadai.

Negara mana yang mau dicaplok wilayahnya terutama oleh negara tetangganya. Oleh karenanya Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan ada tiga sabuk pengaman dalam menjaga perbatasan. Apa saja?

Terdakwa kasus pidana pemalsuan surat MK, mantan Staf Panggil MK, Masyhuri Hasan terancam 6 tahun penjara. Pernyataan Masyhuri dinilai JPU telah memenuhi unsur pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara.

Presiden SBY telah mengumumkan kabinet baru hasil perombakan. KontraS pesimistis Presiden dapat menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM dalam dalam sisa waktu 3 tahun pemerintahannya.

Masuknya Jero Wacik menjadi Menteri ESDM menggeser Darwin Zahedy Saleh dinilai jelas merupakan pertimbangan politik.

Reshuffle KIB Jilid II juga diiringi dengan restrukturisasi kementerian. Fungsi kebudayaan yang ada pada Kementerian kebudayaan dan Pariwisata dikembalikan Kemendiknas. Apa argumen Presiden SBY?