MK akan mengadakan rapat pleno terkait kekisruhan DPT Pilres. Sidang akan memutuskan dan merekomendasi penggunaan KTP diperbolehkan atau tidak dalam Pilpres 8 Juli mendatang.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruh permohonan uji materi UU 42 tahun 2008 tentang Pilpres yang diajukan oleh 7 media di Indonesia.

MK mengabulkan uji materi UU Pilpres sepanjang pasal yang mengatur pelarangan melakukan survei pada masa tenang dan quick qount di hari pemilu untuk sebagian. Dengan begitu, hitung cepat di hari pencontrengan dan survei di masa tenang dibolehkan.

LNG-EU mempertanyakan keputusan KPPU yang menghentikan pengusutan kasus Senoro. KPPU menghentikan kasus ini karena dianggap tidak jelas dan tidak lengkap.

Aturan mengenai penetapan caleg terpilih yang diputuskan KPU terus mendapatkan gugatan. Inkonsistensi KPU dalam menetapkan penghitungan suara sisa dianggap melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu.

"UU ITE itu benar adanya, karena memang cara-cara mencemarkan nama baik atau memfitnah bisa dilakukan lewat alat-alat elektronik," ujar Ketua MK.

Depkominfo mengaku khawatir kasus yang menimpa Prita Mulyasari akan mengancam eksistensi Undang-Undang ITE. Masyarakat ditakutkan jadi antipati pada UU tersebut.

Sejumlah pasal di UU ITE dinilai bisa mengancam kebebasan berekpresi. Pengajuan Judicial Review atas UU tersebut ditolak Mahkamah Konstitusi. Lalu bagaimana siasat blogger untuk menghindari 'ranjau' UU ITE?

Lembaga survei yang melakukan quick count pada hari pemilihan presiden dan melakukan survei pada masa tenang terancam hukuman pidana. Ketentuan dalam UU Pilpres ini dirasa menakutkan dan menghambat informasi kepada publik.

Pemberlakuan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) dinilai membatasi hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak. BHP dianggap hanya mendorong sistem pendidikan ke arah komersialisasi yang berorientasi kepada pasar.