Badan Kehormatan (BK) DPR mendapatkan hadiah korek kuping raksasa. Korek berukuran 1 meter ini dihadiahkan kepada BK DPR sebagai bentuk protes atas pembahasan RUU Pengadilan Tipikor.

Kewenangan penuntutan di KPK masih menjadi tarik ulur di Panja RUU Pengadilan Tipikor. Panja hampir sepakat kewenangan penuntutan KPK harus dikoordinasikan dengan Kejagung.

Berbagai upaya agar RUU Pengadilan Tipikor batal disahkan terus dilakukan. Salah satunya adalah dengan melaporkan Panitia Kerja (Panja) RUU tersebut ke Badan Kehormatan (BK) DPR.

Panja DPR dinilai dangkal dalam menganalisa beberapa pasal dalam RUU Pengadilan Tipikor. Untuk itu, pengesahan RUU tersebut harus dihentikan.

Penasihat KPK Abdullah Hehamahua menyayangkan keputusan Panja RUU Tipikor yang menyetujui penghapusan kewenangan penuntutan KPK. Menurut Abdullah, hal itu merupakan langkah mundur bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Panitia Kerja (Panja) RUU Pengadilan Tipikor menyepakati kewenangan penuntutan KPK dikembalikan ke Kejagung. Namun KPK berharap hal itu tidak terjadi.

Pengembalian wewenang penuntutan ke Kejaksaan ditakutkan akan memudahkan intervensi presiden. Hal ini karena Kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif. SBY harus berkomitmen menolaknya.

Pencabutan wewenang penuntutan dari KPK oleh Panitia Kerja RUU Pengadilan Tipikor dianggap menyesatkan. Pengembalian fungsi penuntutan kepada Kejaksaan justru membuat mafia peradilan leluasa bergerak.

Gayus Lumbuun menyayangkan sikap Partai Demokrat yang tidak jelas dalam pembahasan RUU Pengadilan Tipikor. PD yang semula bersemangat menyelesaikan tiba-tiba ingin 'bersantai'.

Pemerintah mulai berbalik haluan terhadap semangat penuntasan RUU Pengadilan Tipikor. Pemerintah tidak lagi menargetkan RUU Pengadilan Tipikor segera disahkan.