Selama 2 tahun bertugas dari 30 Desember 2009, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) menerima sekitar 5 ribu pengaduan masyarakat. Dari jumlah itu, baru 163 yang ditindaklanjuti ke aparat hukum dan 73 di antaranya sudah mendapatkan umpan balik dari lembaga penegak hukum.

Banyak saksi kasus korupsi yang tiba-tiba mencabut keterangannya di persidangan. Hal ini dianggap menyulitkan proses pembuktian kasus. Karena itu, perlu ada perubahan.

Kementerian Hukum dan HAM mengklaim sudah melakukan upaya pembersihan internal bagi pegawai yang melanggar disiplin. Ada 455 orang yang sudah dijatuhi hukuman, mulai dari tingkat berat hingga ringan.

Keberadaan Pansel KPU dan Bawaslu dinilai mubazir. Kerja Pansel KPU dinilai sia-sia jika pada akhirnya keputusan tentang calon ketua dan anggota KPU tetap ada di tangan DPR. 

Ruhut mengaku tersinggung dengan pernyataan Jero Wacik karena baginya di internal PD hanya Ketua Dewan Pembina SBY yang boleh menegur dirinya.

Ketum PKBN, Yenny Wahid, menuding Muhaimin berkonspirasi dengan Kemenkum HAM agar partainya tak lolos verifikasi badan hukum. Muhaimin merasa tak punya urusan dengan tudingan itu.

Partai Demokrat tak mau buru-buru merespons semua tudingan M Nazaruddin. Selama persidangan masih berjalan, komentar soal tuduhan mantan bendahara umum Partai Demokrat itu sebisa mungkin dihindari.

Menkum HAM Amir Syamsuddin menghormati langkah Ketua Umum Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara (PKBN), Yenny Wahid, yang memprotes hasil verifikasi parpol oleh Kemenkum HAM. PKBN dinyatakan tidak lolos verifikasi parpol untuk memiliki badan hukum.

Pluk! Pluk! Dua pasang sepatu dilempar pendukung PKBN ke Kantor Kemenkum HAM. Mereka kecewa karena PKBN tidak lolos verifikasi untuk memperoleh status badan hukum.

Anggota Komisi III DPR Trimedya Panjaitan, menegaskan penggalangan hak interpelasi remisi koruptor terus berjalan. Dukungannya terhadap interpelasi bukan disebabkan adanya anggota PDIP yang ditahan.