Anggaran terbesar belanja pemerintah selama triwulan I-2014 untuk membayar gaji para pegawai negeri sipil (PNS)/TNI/Polri mencapai Rp 55 triliun atau 19% dari realisasi.

Perusahaan-perusahaan properti besar menguasai tanah di Jakarta dan sekitarnya. Penguasaan lahan ini dikhawatirkan membuat PNS dan buruh makin sulit punya hunian.

UU ASN digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sejumlah PNS mempersoalkan pasal di UU No 5 tahun 2014 itu yang mewajibkan mereka harus mundur permanen bila ingin menjadi Capres/Cawapres atau kepala daerah. 

Ratusan panitera pengadilan di berbagai daerah terpaksa mogok sidang karena kesejahteraan sangat memprihatinkan. Para panitera juga membantah meminta kenaikan kesejahteraan karena didasari iri hati atas gaji hakim.

Alih-alih ingin mendapat perhatian, aksi PNS pengadilan di berbagai daerah di Indonesia malah menuai kecaman. PNS yang bertugas sebagai panitera itu dinilai tidak sadar diri jika mereka hanyalah pelayan hakim.

Mogok kerja PNS pengadilan di beberapa daerah mendapat reaksi negatif. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abu Bakar, meminta MA menjatuhkan sanksi kepada para PNS tersebut.

Ratusan PNS pengadilan yang bertugas sebagai panitera memasuki hari kedua mogok kerja. Tuntutan meraka minta kesejahteraan dinaikkan layaknya hakim. Atas hal ini, MA meminta mereka bersabar.

Ratusan PNS pengadilan yang bertugas sebagai panitera di berbagai daerah di Indonesia mogok kerja. Sedikitnya 47 pengadilan di berbagai wilayah mogok kerja sejak Rabu (16/4) kemarin.

Ratusan PNS pengadilan di berbagai pelosok Indonesia mogok kerja sejak kemarin dengan tuntutan kenaikan kesejahteraan. Pantaskah PNS yang bertugas sebagai panitera itu mogok kerja?

Saat ini, pembangunan proyek infrastruktur di daerah masih mengandalkan dana dari APBD, hibah, dan dana pinjaman lainnya. Kini ada alternatif sumber dana lain.