KPK kini tengah memverifikasi laporan yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal dana siluman di APBD DKI tahun 2012-2014. Dalam prosesnya nanti, KPK akan menelusuri pihak-pihak yang biasa 'bermain' proyek di lingkungan Pemprov DKI.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hari ini akan memediasi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI. Mediasi dilakukan terkait memanasnya hubungan antara keduanya terkait kisruh APBD DKI 2015.

Kementerian Dalam Negeri telah bertemu dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan DPRD DKI secara terpisah. Dalam pertemuan dengan Ahok, Kemendagri menyoroti anggaran-anggaran bernilai triliunan yang perlu dialihkan ke anggaran lain.‎

Istilah 'dana siluman' sering digunakan Gubernur DKI Basuki T Purnama untuk menyebut anggaran yang tak jelas juntrungannya dalam APBD DKI. DPRD DKI tak setuju bila APBD versinya disebut memuat 'dana siluman' sepert‎I yang disebut Ahok.

Kemendagri akan memfasilitasi proses mediasi antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan DPRD DKI. Adakah persiapan khusus untuk besok?

Penyidik Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya memeriksa 6 orang terkait dugaan korupsi dalam pengadaan UPS. Salah satunya adalah Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah Jakarta Selatan Alex Usman.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta M.Taufik mengatakan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke Kementerian Dalam Negeri cacat prosedur.

Rapat antara DPRD Jakarta dengan Kementerian Dalam Negeri berakhir pada pukul 17.30 WIB. Anggota DPRD DKI M. Taufik mengatakan dalam rapat tadi pihaknya menjelaskan secara detail proses pembahasan RAPBD.

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Gubernur DKI Jakarta, menduga ada 'anggaran siluman' sebesar Rp 12 triliun di APBD 2015. Apakah BPK turun tangan mengaudit seperti pada kasus Hambalang atau Bank Century?

Penyidik Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sudah mulai melakukan penyidikan terkait dugaan korupsi dalam pengadaan UPS.