Kekecewaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum, sudah sampai ke ubun-ubun. Dari kasus Gayus, rekening gendut sampai rekaman Ade-Ari yang ternyata tidak ada, semua menunjukkan kegagalan polisi. Masyarakat pun meminta Kapolri Bambang Hendarso Danuri bertanggung jawab.

Seorang jurnalis baru saja tewas dikeroyok di Tual, Maluku Tenggara. Beberapa waktu lalu, aktivis ICW juga dianiaya. Tak ada alasan lagi bagi Presiden SBY untuk berdiam diri.

Pemberian remisi bagi koruptor terus menuai protes. Pemerintah pun diminta mengambil tindakan nyata dengan menghapus aturan mengenai pemberian remisi yakni PP 28/2006.

ICW menolak unsur jaksa dan polisi untuk menduduki pimpinan KPK. Namun Kejaksaan Agung yakin jaksa Sutan Bagindo Fahmi merupakan orang yang cocok untuk menduduki posisi tersebut.

ICW mempertanyakan pemberian pembebasan bersyarat bagi Aulia Pohan. Jangan sampai muncul dugaan, pemberian remisi total 6 bulan bagi besa SBY itu terkait dengan pembebasan bersyarat.

Pemberian grasi 3 tahun oleh Presiden SBY bagi terpidana korupsi mantan Bupati Kutai Kartanegara Syaukani HR dikecam. Tindakan itu dinilai menodai semangat pemberantasan korupsi.

Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, memastikan tidak ada titipan dalam seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu hanya fitnah.

Jimly Asshiddiqie merasa tidak ada yang salah dengan calon titipan, untuk maju menjadi pimpinan KPK. Baik dari partai dan pemerintah sah-sah saja menitip calon, asalkan bukan koruptor.

Buntut kritik ICW pada mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie berbuntut panjang. Jimly pun kembali melontarkan serangan pada LSM antikorupsi itu. ICW dinilai seperti organisasi yang manja.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengapresiasi imbauan Nahdlatul Ulama (NU) agar kiai tidak menyalatkan koruptor. ICW pun meminta agar ormas keagamaan yang lain meniru langkah NU.