Panwaslu DKI menyediakan layanan SMS dan posko pengaduan bagi masyarakat yang menemukan adanya kecurangan dalam penyelenggaran Pilgub DKI Jakarta tahun 2012.

Beragam bentuk kecurangan dan pelanggaran dalam Pilgub DKI sangat mungkin terjadi. Kecurangan itu disinyalir bisa terjadi mulai pemungutan suara sampai pada penghitungan suara.

Indikasi manuver politik uang dan kecurangan menjelang pemilihan besok, mungkin saja terjadi. Jika hal itu terbukti dilakukan oleh pasangan calon maupun timnya, maka kandidat terancam dibatalkan sebagai pasangan calon.

Jaringan Pendidikan Pemilih Suara untuk Rakyat (JPPR) siap terjunkan 1.058 relawan untuk memantau kecurangan pada saat pemungutan suara yang akan digelar besok. 1.058 relawan tersebut akan disebar di beberapa TPS se-DKI Jakarta.

Menjelang Pilgub DKI Jakarta pada 11 Juli 2012, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia menyampaikan 7 masalah yang perlu diwaspadai oleh semua pihak. Apa saja?

Isu politik uang yang berhembus di Pilgub DKI Jakarta cukup menghawatirkan. Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan menilai Panwaslu DKI Jakarta mengabaikan isu krusial ini.

Alat peraga kampanye tidak boleh lagi terpasang di masa tenang Pilkada DKI. Namun 'kampanye' via BBM dan situs jejaring sosial masih dimaklumi.

Menyusul keputusan etik dari DKPP, KPU DKI segera mengambil langkah perbaikan. Salah satunya ada soal angka pasti Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pencoblosan 11 Juli nanti.

Dini hari nanti tahapan Pilgub DKI Jakarta akan memasuki masa tenang. Panwaslu mengajak timses seluruh pasangan kontestan melucuti alat peraga lain yang selama ini dipasang di tempat-tempat umum.

Pelanggaran kampanye yang paling banyak dilakukan merupakan pelanggaran administratif. Selain itu ada juga perusakan alat peraga pasangan calon oleh tim calon lainnya. Berikut 5 pelanggaran kampanye yang paling banyak terjadi: