Seluruh content provider (CP) yang memberikan jasa layanan pesan premium akan diaudit forensik oleh Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang menggandeng Bareskrim Mabes Polri.

DPR mengusulkan moratorium SMS premium terkait maraknya 'pencurian' pulsa oleh content provider (CP) nakal. Jika harus dilakukan, maka moratorium ini harus dilakukan dengan selektif.

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) masih enggan membeberkan nama-nama perusahaan sekaligus pemilik dari content provider (CP) nakal yang diduga telah melakukan praktik ilegal menyedot pulsa pelanggan.

Hasil rapat tentang kasus penyedotan pulsa di kantor Kementerian Kominfo dinilai sangat mengecewakan. Namun regulator meminta konsumen sedikit bersabar. Berikut 5 point hasil dari pertemuan tersebut.

Maraknya 'pencurian' pulsa oleh content provider (CP) nakal meresahkan masyarakat. Namun Kemenkominfo tidak bisa serta merta mencabut izin semua CP karena bisa mematikan industri kreatif anak bangsa.

Regulator di Singapura bertindak tegas kepada pelanggar layanan SMS premium. Belum lama ini, salah satu perusahaan didenda 100 ribu dolar Singapura lantaran 'memaksa' pengguna berlangganan SMS berbayar.

Rapat pimpinan Kementerian Kominfo dengan operator berjalan panas. Di akhir pertemuan, Alexander Lay dan David Tobing yang mewakili pengguna beranjak pergi dan enggan mengikuti konferensi pers.

Rapat pimpinan Kominfo dengan operator seluler berjalan panas. Di akhir pertemuan, Alexander Lay dan David Tobing yang mewakili pengguna telepon seluler langsung beranjak pergi dan enggan mengikuti konferensi pers.

Pernyataan Menkominfo Tifatul Sembiring yang menyebut kasus pencurian pulsa tak sampai Rp 100 miliar dinilai tidak mendasar dan bisa membuat masyarakat semakin resah di tengah 'kepanikan' akan kasus pencurian pulsa.

Usulan sejumlah anggota Komisi I DPR agar dilakukan moratorium SMS Premium, yang diduga menjadi alat pencurian pulsa oleh perusahaan content provider (CP), dinilai tidak efektif.