Kemendagri menyetujui penerapan sistem e-budgeting dalam APBD 2015. Alasannya, e-budgeting sendiri telah memiliki payung hukum yang jelas.

Hingga Maret ini RAPBD DKI tahun 2015 Jakarta tak kunjung disahkan. Bila tak ada titik temu antara Gubernur Ahok dan DPRD, RAPBD pun terancam tak bisa disahkan. Lalu apa solusinya?

Dukungan kepada Ahok untuk membongkar praktik kotor dalam penyusunan anggaran terus mengalir. Kali ini, suara datang dari Maarif Institute. Mereka mengajak agar masyarakat tak membiarkan Ahok berjuang sendirian.

Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok bertemu empat ahli hukum. Mereka yakni Zainal Arifin Muchtar, Refly Harun, Denny Indrayana, dan Saldi Isra. Pertemuan digelar di balai kota DKI, Jakarta.

Kisruh antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang 'dana siluman' di RAPBD 2015 menyebabkan Kementerian Dalam Negeri turun tangan.

Wagub DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan hasil rapat dengan Dirjen Keuangan Daerah Reydonnyzard Moenoek dan jajaran Kemendagri lainnya. Dia menyebut Mendagri Tjahjo Kumolo mendukung penuh sistem e-budgeting yang coba diterapkan Pemprov DKI.

Empat pakar hukum yaitu Refly Harun, Zainal Arifin Mochtar, Saldi Isra dan Denny Indrayana menemui Gubernuk Ahok di Balai Kota, Selasa (3/3) malam. Mereka berbicang-bincang soal polemik ABPD DKI.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengundang DPRD DKI terkait APBD 2015 siang ini. Rapat tertutup itu akan digelar pada pukul 14.00 WIB.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melelang 55 UPS itu dengan harga Rp 5,8 miliar per sekolah. Gubernur DKI Jakarta Ahok menyebut nama-nama pemenang tender pengadaan UPS tahun 2014 banyak tidak sesuai.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) meminta maaf kepada Mendagri Tjahjo Kumolo atas 'dagelan' politik yang terjadi di DKI. Dia merasa tidak seharusnya drama seputar APBD DKI 2015 berkepanjangan seperti ini.